Minggu, 28 Maret 2010

Kemitraan Dunia Usaha Melalui Program CSR


Oleh: Ernie Sule

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) yang dikemukakan H. R. Bowen (1953), muncul sebagai akibat karakter perusahaan yang mencari keuntungan tanpa memerdulikan kesejahteraan karyawan, masyarakat, dan lingkungan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang disahkan 20 Juli 2007 menandai babak baru pengaturan CSR di negeri ini.

Di Indonesia, praktik CSR belum menjadi perilaku umum, karena banyak perusahaan yang menganggap sebagai cost center. Namun, di era informasi dan teknologi serta desakan globalisasi, tuntutan menjalankan CSR semakin besar. Selain itu, pelaksanaan CSR merupakan bagian dari good corporate governance (GCG), yakni fairness, transparan, akuntabilitas, dan responsibilitas, termasuk tanggung jawab terhadap lingkungan fisik dan sosial, yang mestinya didorong melalui pendekatan etika pelaku ekonomi. Oleh karena itu, di dalam praktik, penerapan CSR selalu disesuaikan dengan kemampuan perusahaan dan kebutuhan masyarakat. Idealnya terlebih dahulu dirumuskan bersama tiga pilar yakni dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat, dan kemudian dilaksanakan sendiri oleh perusahaan.

Etika bisnis

Pengusaha seharusnya menjalankan bisnis tidak semata untuk profitability melainkan lebih dari itu, sustainability. Pemikiran yang mendasari CSR yang sering dianggap inti dari etika bisnis adalah bahwa perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban ekonomis dan legal kepada shareholder tapi juga kewajiban terhadap stakeholder.

Kemitraan antara korporasi dan stakeholder menjadi keharusan dalam lingkungan bisnis. Dengan demikian, bisnis akan mengutamakan hal-hal yang berkaitan dengan membangun kemitraan bersama perusahaan, pemerintah, dan masyarakat sipil, untuk menyatakan bahwa pasar dapat membantu masyarakat terhadap kesinambungan hidup mereka.

Program kemitraan yang sukses dimulai dari komitmen yang kuat dari pimpinan perusahaan untuk mengubah paradigma konvensional (self-interest) ke paradigma baru (enlightened common interests). Reward yang diperoleh perusahaan dari pola kemitraan ini antara lain (i) program lebih tepat sasaran dan terorganisasi, (ii) merek produk perusahaan semakin diapresiasi oleh pelanggan terutama dalam membentuk loyalitas, (iii) dan pada akhirnya, perusahaan akan mendapatkan reputasi yang diharapkan.

Peran pemerintah sebagai penjamin keamanan dan penegak hukum serta menciptakan iklim bisnis yang kondusif sangat menentukan keberlanjutan hidup perusahaan. Pemerintah juga dituntut melakukan intervensi pasar melalui pajak, subsidi untuk mendorong penggunaan renewable resources, pengembangan eco-efficiency serta kebijakan distribusi resources yang mengindahkan equity.

Masyarakat juga berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan perusahaan. Masyarakat diharapkan aktif dan me-ngoreksi dampak pembangunan, menyampaikan aspirasi publik dan dinamisator keberdayaan publik.

Sinergi

Upaya perusahaan menerapkan CSR memerlukan sinergi dari pemerintah dan masyarakat. Pemerintah sebagai regulator diharapkan dapat menumbuhkembangkan CSR tanpa membebani perusahaan. Peran masyarakat juga diperlukan dalam upaya perusahaan memperoleh rasa aman dan kelancaran dalam berusaha.

Salah satu bentuk aktualisasi CSR adalah community development dengan programnya yang didedikasikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, masalah pekerjaan, peningkatan pendidikan, kesehatan masyarakat, penguatan kelembagaan lokal serta tersedianya basic infrastruktur yang memadai.

Di dalam keterbatasan sumber daya, sering kali pemerintah mengalami kebuntuan mencari solusi terhadap masalah masyarakat, antara lain kesenjangan ekonomi yang semakin lebar, kemiskinan, pengangguran, pendidikan, anak jalanan, dan masalah sosial lainnya. Meskipun tanggung jawab utama berada pada pemerintah, namun hal ini juga tanggung jawab semua pihak sebagai anggota masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan adalah memetakan masalah dan kebutuhan masyarakat secara komprehensif berikut solusinya. Beberapa projek strategis yang tanggung jawab utamanya berada pada pemerintah, tentu dapat dibiayai oleh APBD, selebihnya bisa melibatkan dunia usaha dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk bersama-sama mengatasi secara tuntas.

Pemerintah dapat mengambil peran penting di tengah situasi hukum dan politik saat ini. Di tengah persoalan kemiskinan, pengangguran, pendidikan, anak jalanan, dan masalah sosial lainnya, pemerintah harus berperan sebagai koordinator penanganan krisis melalui CSR dengan menetapkan bidang penanganan yang menjadi fokus, dengan masukan pihak yang kompeten. Pemerintah dan perusahaan dituntut membuat mekanisme komunikasi dengan banyak pihak dan memperhatikan kepentingan mereka.

Setelah itu, pemerintah dapat memfasilitasi, mendukung, dan memberi penghargaan pada kalangan bisnis yang mau terlibat dalam upaya ini. Pemerintah juga dapat mengawasi proses interaksi antara pelaku bisnis dan kelompok-kelompok lain agar terjadi proses interaksi yang lebih adil dan menghindarkan proses manipulasi satu pihak terhadap yang lain.

Melalui peran pemerintah, perusahaan diharapkan lebih bertanggung jawab memberikan kontribusi yang bermakna bagi kesejahteraan masyarakat, perekonomian nasional, serta dasar-dasar pendidikan sosial dan lingkungan.***

Penulis: Guru Besar Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Unpad

Sumber:

Harian Pikiran Rakyat, Rabu 4 Maret 2009, dalam :

http://www.ahmadheryawan.com/opini-media/ekonomi-bisnis/2261-kemitraan-dunia-usaha-melalui-program-csr.html

4 Maret 2009


Sumber Gambar :

http://www.pilmerpr.com/blog/wp-content/uploads/2009/06/csr.bmp



Negara Lemah, CSR Menguat

Milton Friedman, sang ekonom pemenang Hadiah Nobel, mencibir segala upaya yang menjadikan perusahaan sebagai alat tujuan sosial. Tujuan korporasi, menurutnya, hanyalah menghasilkan keuntungan ekonomis buat pemegang sahamnya.

Jika korporasi memberikan sebagian keuntungannya bagi masyarakat dan lingkungan, maka dia telah menyalahi kit’ah nya, begitu tambah Joel Bakan dalam bukunya, The Corporation. Apapun cara akan dipakai korporasi untuk mencari laba setinggi-tingginya. Demikian pula saat mereka melahirkan ide Corporate Social Responsibility – atau CSR, sebagai penguat citra, tujuannya tentu tak jauh-jauh, menangguk untung sebesar-besarnya. 

Dan mereka berhasil. Riset majalah SWA tahun lalu atas 45 perusahaan menunjukkan CSR bermanfaat memelihara dan meningkatkan citra perusahaan (37,38 persen), hubungan baik dengan masyarakat (16,82 persen), dan mendukung operasional perusahaan (10,28 persen). 

Hasil pencitraan ini luar biasa. CSR disebut orang dimana-mana seolah ramuan mujarab yang mampu mengobati carut marut pengelolaan sumber daya alam di negeri ini. 


CSR sengaja dibuat sukarela. Melakukan untung, tidakpun tak apa. Tak ada sangsi.

Perusahaan boleh suka-suka mengartikannya. Akibatnya, mulai urusan mendanai kegiatan penanaman pohon masal hingga baca puisi tingkat nasional bisa mereka sebut sebagai upaya pertanggung jawaban sosial perusahaan.

Dengan sukarela, mereka bisa menentukan kegiatan apapun untuk memberikan kesan baik dihadapan publik. Mereka tak perlu melakukan sesuatu yang mendesak dan dibutuhkan penduduk lokal ditempat usahanya. Perusahaan tambang misalnya, tak perlu mengurangi buangan limbah tailingnya, meskipun warga sekitar mengeluhkan gangguan kesehatan akibat limbah itu.

Kuncinya, pilih kegiatan yang baik, lalu buat agar orang banyak tahu. Dengan bantuan konsultan media ternama. Dan sim salabim! Perusahaan bisa mengklaim sebagai bertanggung jawab sosial dan citra baik pun diraih.

Saidi dan Abidin (2004) menemukan bahwa pelayanan sosial, pendidikan, penelitian, kesehatan dan bantuan bencana, menjadi pilihan favorit CSR di Indonesia. Lucunya, masalah yang ditimpakan industri ekstraktif terhadap penduduk lokal dan lingkungan, seolah sama sekali tak berhubungan dengan upaya CSR yang dipromosikan perusahaan. Di sektor pertambangan dan migas banyak contohnya.

Freeport merasa tak perlu berhenti membayar tentara untuk menjaga tambangnya, atau mengurangi pembuangan tailingnya yang membuat sekitar 110 km2 wilayah muara tercemar dan 20 - 40 kilometer bentang sungai Sungai Ajkwa rusak. Dia toh telah menyisakan 1% penghasilan kotornya untuk rakyat Papua. Freeport kemudian bisa mengklaim sebagai perusahaan yang bertanggung jawab. 

Bupati Kutai Timur, Awang Faroek Ishak, minggu lalu menyatakan Kaltim Prima Coal, salah satu perusahaan keluarga Bakrie, sebagai perusahaan berkomitmen tinggi dalam memenuhi kewajibannya terhadap masyarakat, karena telah menyerahkan dana 5 juta dolar untuk program CSR. 

Rahmat Witoelar, Menteri Lingkungan Hidup, awal bulan lalu menghadiri dan menyambut penanaman 5000 pohon untuk program CSR Kelompok Bakrie, tanpa secuilpun menyingung nasib ribuan pengungsi dan kerusakan lingkungan yang terus berlangsung di sekitar tambang migas Lapindo, milik kelompok Bakrie di Sidoarjo Jatim. 


Tak apa juga, namanya sukarela. Bisa suka-suka dan serela-relanya.

Tapi sejak bulan lalu, para pengusaha bak cacing kepanasan. Khususnya pengusaha yang hidup dari ekstraksi sumber daya alam. Apa pasalnya? CSR diwajibkan melalui UU Perseroan Terbatas No 40 tahun 2007.

Pasal 74 Undang-undang tersebut mengatur kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Disebutkan juga di sana bahwa biaya tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan. Dan serentetan sangsi sudah disiapkan buat para perusahaan yang berani-berani membangkang. 

Jelas para pengusaha tambang berang, bahkan mengancam membatalkan pasal tersebut melalui Mahkamah Konstitusi.

Sungguh ironis. Meskipun selalu mengaku tunduk pada peraturan negara dimana ia beroperasi, pada dasarnya perusahaan tak suka diregulasi atau diatur. Aturan akan makin membatasi mereka mengeruk untung sebesar-besarnya. 

Di negara yang haus investasi, peraturan hukum biasanya lemah dan banyak terjadi mal praktek perusahaan, seperti Indonesia. Pada industri ekstraktif, yang terjadi bisa sebaliknya. Pengurus negara melemah, sementara kuasa korporasi menguat. Merekalah yang mengarahkan, mana yang harus di regulasi mana yang deregulasi. Mana yang harus diturunkan standar sosial dan lingkungannya, atau mana yang harus di liberalisasi duluan. 


Mereka lebih suka CSR bersifat sukarela. Mengapa?

Ceritanya tak lepas dari salah urus pengelolaan sumber daya alam di negeri ini. Jika dicermati, konflik dan masalah akibat salah urus tersebut makin menguat dari waktu ke waktu. Salah urus ini bermula dari salah paradigma, diteruskan keluarnya regulasi yang lemah hingga prakteknya dilapang. 

Sesat pikir dan lahirnya regulasi tersebut tentu tak lepas dari campur tangan korporasi dan pemerintahan dimana mereka berasal. Ingat-ingat bagaimana campur tangan perusahaan tambang terhadap lahirnya UU No 19 tahun 2004 tentang amandemen UU Kehutanan tahun 1999 yang memungkinkan 1 juta hutan lindung dibuka untuk pertambangan skala besar.

Hampir empat dekade, konflik tanah, kerusakan lingkungan, pelanggaran HAM, pemiskinan dan gangguan kesehatan dengan mudah di jumpai pada kawasan-kawasan eksploitasi sumber daya alam, khususnya pertambangan skala besar, dari ujung Sumatera hingga Papua, dan telah menuai protes dan ketidak puasan publik.

Kondisi diatas memerlukan tindakan mendesak untuk pembaruan agraria dan pengelolan sumber daya alam, termasuk meregulasi perusahaan. Sayangnya, pengurus negara yang korup dan haus investasi ini, malas dan tak berkehendak melakukan perubahan. Sebaliknya, dengan dukungan pemodal, regulasi-regulasi baru utuk melayani modal, tapi abai terhadap hak dasar warga negara, aspek sosial dan lingkungan, makin rajin dikeluarkan. 

Lantas bagaimana dengan konflik dan ketidak puasan publik di banyak tempat? Jangan kuatir ada CSR, yang sukarela dilakukan perusahaan!

Dari sinilah CSR lahir, dipromosikan perusahaan dan pemerintah untuk menjawab ketidak puasan itu. Dengan sifatnya yang sukarela jangan pernah berharap apa-apa. Dia tak lebih dari greenwash generasi terbaru yang dilemparkan humas perusahaan ke hadapan publik. Tujuanya sederhana, membuat publik percaya bahwa mereka telah bertanggung jawab dan tak perlu diregulasi lebih ketat.

Dititik inipun, sebenarnya perusahan telah melakukan manipulasi konsep CSR dengan menyederhanakan pertanggungjawaban mereka sekedar aspek sosial - Sosial responsibility, seolah segalanya beres jika ganti rugi pada orang atau komunitas diselesaikan, tanpa perlu memikirkan fungsi lingkungan atau keberlanjutan layanan alamnya - ecological responsibility.

Syukurlah, Pasal 74 UU Perseroan Terbatas menyebut lengkap. Tak ada lagi sebutan CSR yang sukarela. Yang ada Pertanggungjawaban Sosial dan Lingkungan Perusahaan, dan wajib hukumnya. Dengan begitu harusnya tangggung jawab perusahaan menjadi jelas, terukur dan memiliki jaminan pendanaan sejak perusahaan masuk hingga mereka meninggalkan tambang atau kawasan eksploitasinya. 

Tapi tentu pasal tersebut belum cukup, masih banyak yang harus dikerjakan. Diantaranya merumuskan definisi, cakupan dan implementasi Pertangungjawaban Sosial dan Lingkungan tersebut. Juga siapa lembaga yang akan mengawasinya serta apa sangsi jika tangung jawab diabaikan. Yang katanya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). 

Tantangan berikutnya adalah proses transparansi dan partisipsi publik dalam penyusunan PP. Jika sebelumnya penyusunan UU di tingkat DPR RI masih bisa terbuka bagi keterlibatan publik. Bagaimana dengan proses pembuatan PP nanti? Jangan-jangan seperti biasa, UU-nya bagus, tapi hancur begitu jadi PP. 

Yang penting lagi. Selama target pemerintah hanya mengeluarkan ijin tambang dan mengeruk bahan tambang sebanyak-banyaknya. Tak peduli tumpang tindih fungsi kawasan, tak peduli daya rusak tambang, tak peduli keselamatan dan produktivitas warga sekitarnya. Bisa dipastikan, pasal tersebut tak akan menjawab masalah utama salah urus sektor pertambangan ***

Penulis adalah Koordinator Nasional JATAM, tulisan ini di muat di Majalah Forum Keadilan pada Minggu kedua bulan September 2007.


Sumber :

http://www.jatam.org/content/view/140/21/

23 September 2007



Menggagas Standar Audit Program CSR

Dewasa ini, para pemimpin perusahaan menghadapi tugas yang menantang dalam menerapkan standar-standar etis terhadap praktik bisnis yang bertanggungjawab. Survey Pricewaterhouse Coopers (PwC) terhadap 750 Chief Executive Officers menunjukkan bahwa peningkatan tekanan untuk menerapkan Corporate Social Responsibility (CSR) menempati ranking kedua dari tantangan-tantangan bisnis paling penting di tahun 2000 (Morimoto, Ash dan Hope, 2004).

Meskipun sedang meroket, CSR tampaknya masih diselimuti kabut misteri. Belum ada definisi CSR yang mudah diukur secara operasional. Beberapa UU CSR di Indonesia belum diikuti oleh peraturan di bawahnya yang lebih terperinci dan implementatif. Standar operasional mengenai bagaimana mengevaluasi kegiatan CSR juga masih diperdebatkan. Akibatnya, bukan saja CSR menjadi sulit diaudit, melainkan pula menjadi program sosial yang berwayuh wajah.

Banyak perusahaan yang hanya membagikan sembako atau melakukan sunatan massal setahun sekali telah merasa melakukan CSR. Tidak sedikit perusahaan yang menjalankan CSR berdasarkan ”copy-paste design” atau sekadar ”menghabiskan” anggaran. Karena aspirasi dan kebutuhan masyarakat kurang diperhatikan, beberapa program CSR di satu wilayah menjadi seragam dan seringkali tumpang tindih.

Walhasil, alih-alih memberdayakan masyarakat, CSR malah berubah menjadi Candu (menimbulkan ketergantungan pada masyarakat), Sandera (menjadi alat masyarakat memeras perusahaan) dan Racun (merusak perusahaan dan masyarakat) (Suharto, 2008).

Sejarah Singkat

Dalam konteks global, istilah CSR mulai digunakan sejak tahun 1970an dan semakin populer terutama setelah kehadiran buku Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business (1998), karya John Elkington. Mengembangkan tiga komponen penting sustainable development, yakni economic growth, environmental protection, dan social equity, yang digagas the World Commission on Environment and Development (WCED) dalam Brundtland Report (1987), Elkington mengemas CSR ke dalam tiga fokus: 3P, singkatan dari profit, planet dan people. Perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka (profit). Melainkan pula memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (planet) dan kesejahteraan masyarakat (people).

Di Indonesia, istilah CSR semakin populer digunakan sejak tahun 1990-an. Beberapa perusahaan sebenarnya telah lama melakukan CSA (Corporate Social Activity) atau “aktivitas sosial perusahaan”. Walaupun tidak menamainya sebagai CSR, secara faktual aksinya mendekati konsep CSR yang merepresentasikan bentuk “peran serta” dan “kepedulian” perusahaan terhadap aspek sosial dan lingkungan. Melalui konsep investasi sosial perusahaan “seat belt”, sejak tahun 2003 Departemen Sosial tercatat sebagai lembaga pemerintah yang aktif dalam mengembangkan konsep CSR dan melakukan advokasi kepada berbagai perusahaan nasional.

Kepedulian sosial perusahaan terutama didasari alasan bahwasanya kegiatan perusahaan membawa dampak – for better or worse, bagi kondisi lingkungan dan sosial-ekonomi masyarakat, khususnya di sekitar perusahaan beroperasi. Selain itu, pemilik perusahaan sejatinya bukan hanya shareholders atau para pemegang saham. Melainkan pula stakeholders, yakni pihak-pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan.
Stakeholders dapat mencakup karyawan dan keluarganya, pelanggan, pemasok, masyarakat sekitar perusahaan, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, media massa dan pemerintah selaku regulator. Jenis dan prioritas stakeholders relatif berbeda antara satu perusahaan dengan lainnya, tergantung pada core bisnis perusahaan yang bersangkutan (Supomo, 2004). Sebagai contoh, PT Aneka Tambang, Tbk. dan Rio Tinto menempatkan masyarakat dan lingkungan sekitar sebagai stakeholders dalam skala prioritasnya. Sementara itu, stakeholders dalam skala prioritas bagi produk konsumen seperti Unilever atau Procter & Gamble adalah para customer-nya.
Model dan Cakupan CSR
CSR bisa dilaksanakan secara langsung oleh perusahaan di bawah divisi human resource development atau public relations. CSR bisa pula dilakukan oleh yayasan yang dibentuk terpisah dari organisasi induk perusahaan namun tetap harus bertanggung jawab ke CEO atau ke dewan direksi.

Sebagian besar perusahaan di Indonesia menjalankan CSR melalui kerjasama dengan mitra lain, seperti LSM, perguruan tinggi atau lembaga konsultan. Beberapa perusahaan ada pula yang bergabung dalam sebuah konsorsium untuk secara bersama-sama menjalankan CSR. Beberapa perusahaan bahkan ada yang menjalankan kegiatan serupa CSR, meskipun tim dan programnya tidak secara jelas berbendera CSR (Suharto, 2007a).

Pada awal perkembangannya, bentuk CSR yang paling umum adalah pemberian bantuan terhadap organisasi-organisasi lokal dan masyarakat miskin di negara-negara berkembang. Pendekatan CSR yang berdasarkan motivasi karitatif dan kemanusiaan ini pada umumnya dilakukan secara ad-hoc, partial, dan tidak melembaga. CSR pada tataran ini hanya sekadar do good dan to look good, berbuat baik agar terlihat baik. Perusahaan yang melakukannya termasuk dalam kategori ”perusahaan impresif”, yang lebih mementingkan ”tebar pesona” (promosi) ketimbang ”tebar karya” (pemberdayaan) (Suharto, 2008)

Dewasa ini semakin banyak perusahaan yang kurang menyukai pendekatan karitatif semacam itu, karena tidak mampu meningkatkan keberdayaan atau kapasitas masyarakat lokal. Pendekatan community development kemudian semakin banyak diterapkan karena lebih mendekati konsep empowerment dan sustainable development. Prinsip-prinsip good corporate governance, seperti fairness, transparency, accountability, dan responsibility kemudian menjadi pijakan untuk mengukur keberhasilan program CSR.

Sebagai contoh, Shell Foundation di Flower Valley, Afrika Selatan, membangun Early Learning Centre untuk membantu mendidik anak-anak dan mengembangkan keterampilan-keterampilan baru bagi orang dewasa di komunitas itu. Di Indonesia, perusahaan-perusahaan seperti Freeport, Rio Tinto, Inco, Riau Pulp, Kaltim Prima Coal, Pertamina serta perusahaan BUMN lainnya telah cukup lama terlibat dalam menjalankan CSR.

Kegiatan CSR yang dilakukan saat ini juga sudah mulai beragam, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat berdasarkan needs assessment. Mulai dari pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, pemberian pinjaman modal bagi UKM, social forestry, penakaran kupu-kupu, pemberian beasiswa, penyuluhan HIV/AIDS, penguatan kearifan lokal, pengembangan skema perlindungan sosial berbasis masyarakat dan seterusnya. CSR pada tataran ini tidak sekadar do good dan to look good, melainkan pula to make good, menciptakan kebaikan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menengok UU CSR: Debut dan Debat CSR

Di Tanah Air, debut CSR semakin menguat terutama setelah dinyatakan dengan tegas dalam UU PT No.40 Tahun 2007 yang belum lama ini disahkan DPR. Disebutkan bahwa PT yang menjalankan usaha di bidang dan/atau bersangkutan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Pasal 74 ayat 1).

UU PT tidak menyebutkan secara rinci berapa besaran biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk CSR serta sanksi bagi yang melanggar. Pada ayat 2, 3 dan 4 hanya disebutkan bahwa CSR ”dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran”. PT yang tidak melakukan CSR dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai CSR ini baru akan diatur oleh Peraturan Pemerintah, yang hingga kini – sepengetahuan penulis, belum dikeluarkan.

Peraturan lain yang menyentuh CSR adalah UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pasal 15 (b) menyatakan bahwa ”Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.” Meskipun UU ini telah mengatur sanksi-sanksi secara terperinci terhadap badan usaha atau usaha perseorangan yang mengabaikan CSR (Pasal 34), UU ini baru mampu menjangkau investor asing dan belum mengatur secara tegas perihal CSR bagi perusahaan nasional.

Jika dicermati, peraturan tentang CSR yang relatif lebih terperinci adalah UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN. UU ini kemudiaan dijabarkan lebih jauh oleh Peraturan Menteri Negara BUMN No.4 Tahun 2007 yang mengatur mulai dari besaran dana hingga tatacara pelaksanaan CSR. Seperti kita ketahui, CSR milik BUMN adalah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

Dalam UU BUMN dinyatakan bahwa selain mencari keuntungan, peran BUMN adalah juga memberikan bimbingan bantuan secara aktif kepada pengusaha golongan lemah, koperasi dan masyarakat. Selanjutnya, Permen Negara BUMN menjelaskan bahwa sumber dana PKBL berasal dari penyisihan laba bersih perusahaan sebesar 2 persen yang dapat digunakan untuk Program Kemitraan ataupun Bina Lingkungan. Peraturan ini juga menegaskan bahwa pihak-pihak yang berhak mendapat pinjaman adalah pengusaha beraset bersih maksimal Rp 200 juta atau beromset paling banyak Rp 1 miliar per tahun (lihat Majalah Bisnis dan CSR, 2007)

Namun, UU ini pun masih menyisakan pertanyaan. Selain hanya mengatur BUMN, program kemitraan perlu dikritisi sebelum disebut sebagai kegiatan CSR. Menurut Sribugo Suratmo (2008), kegiatan kemitraan mirip dengan sebuah aktivitas sosial dari perusahaan, namun di sini masih ada bau bisnisnya. Masing-masing pihak harus memperoleh keuntungan.

Pertanyaannya: apakah kerjasama antara pengusaha besar dan pengusaha kecil yang menguntungkan secara ekonomi kedua belah pihak, dan apalagi hanya menguntungkan pihak pengusaha kuat (cenderung eksploitatif) bisa dikategorikan sebagai CSR?

Meskipun CSR telah diatur oleh UU, debat mengenai ”kewajiban” CSR masih bergaung. Bagi kelompok yang tidak setuju, UU CSR dipandang dapat mengganggu iklim investasi. Program CSR adalah biaya perusahaan. Di tengah negara yang masih diselimuti budaya KKN, CSR akan menjadi beban perusahaan tambahan disamping biaya-biaya siluman yang selama ini sudah memberatkan operasi bisnis.

Ada pula yang menyoal definisi dan singkatan CSR, terutama terkait hurup ”R” (Responsibility). Dalam Bahasa Inggris, “responsibility” berasal dari kata ”response” (tindakan untuk merespon suatu masalah atau isu) dan ”ability” (kemampuan). Maknanya, responsibility merupakan tindakan yang bersifat sukarela, karena respon yang dilakukan disesuaikan dengan ability yang bersangkutan. Menurut pandangan ini, kalau CSR bersifat wajib, maka singkatannya harus diubah menjadi CSO (Corporate Social Obligation).

Selain itu, kalangan yang kontra UU CSR berpendapat bahwa core business perusahaan adalah mencari keuntungan. Oleh karena itu, ketika perusahaan diwajibkan memerhatikan urusan lingkungan dan sosial, ini sama artinya dengan mendesak Greenpeace dan Save The Children untuk berubah menjadi korporasi yang mencari keuntungan ekonomi.

Kelompok yang setuju dengan UU CSR umumnya berargumen bahwa CSR memberi manfaat positif terhadap perusahaan, terutama dalam jangka panjang. Selain menegaskan brand differentiation perusahaan, CSR juga berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh license to operate, baik dari pemerintah maupun masyarakat. CSR juga bisa berfungsi sebagai strategi risk management perusahaan (Suharto, 2008).

Meskipun telah membayar pajak kepada pemerintah, perusahaan tidak boleh lepas tangan terhadap permasalahan lingkungan dan sosial di sekitar perusahaan. Di Indonesia yang masih menerapkan residual welfare state, manfaat pajak seringkali tidak dirasakan secara langsung oleh masyarakat kelas bawah, orang miskin dan komunitas adat terpencil. Oleh karena itu, bagi kalangan yang setuju UU CSR, CSR merupakan instrumen cash transfer dan sumplemen sistem ”negara kesejahteraan residual” yang cenderung gagal mensejahterakan masyarakat karena kebijakan dan program sosial negara bersifat fragmented dan tidak melembaga.

Disampaikan oleh

Bp. Edi Suharto dalam Round Table Discussion AAI 2008

Sumber :

http://blog.auditor-internal.com/?p=8

12 Februari 2009



CSR Pertamina Rp120 Miliar

PT Pertamina (Persero) pada tahun 2009 menyiapkan dana Rp120 miliar untuk program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, pelestarian lingkungan, perbaikan infrastruktur maupun bantuan untuk korban bencana alam.

Menurut Manajer CSR Pertamina Rusi Sastiawan, pihaknya berusaha agar dana CSR tersebut bisa tersalurkan secara maksimal, melalui program yang berkelanjutan dan program insidentil.

Program berkelanjutan yang dilakukan berupa pemberian bantuan kacamata untuk anak SD dan SMP, klinik gigi untuk anak SD, pembudidayaan tanaman jarak sekaligus pengembangan produk turunannya dan program peningkatan gizi balita dan ibu hamil serta pemberian sepeda untuk sekolah.

“Kami siapkan 1300 sepeda untuk diserahkan ke sejumlah sekolah di Pulau Jawa dan kemudian diberikan kepada murid yang membutuhkan,” ujarnya, Selasa (3/3) di Blora, Jateng.

Pemberian beasiswa, renovasi sekolah, perbaikan fasilitas olahraga di sekolah dan fasilitas komputer ke sejumlah kampus, merupakan bagian dari program CSR Pertamina.

Program berkelanjutan CSR Pertamina juga mencakup program penghijauan dengan memberikan 1000 alat biopori di wilayah DKI Jakarta.

Sedangkan untuk program yang insidentil yaitu dengan kegiatan seperti bantuan terkait dengan bencana alam. “Untuk program tersebut dialokasikan sebesar 30 persen dari dana CSR. Bahkan bisa lebih tergantung kondisi,” katanya. (*bo/an)


Sumber :

http://matanews.com/2009/03/03/csr-pertamina-rp120-miliar/

3 Maret 2009



CSR untuk Masa Depan Bangsa dan Dunia

Pengantar

Perusahaan mengejar laba memang sudah menjadi wataknya. Tetapi jika kemudian sebuah perusahaan juga ikut repot-repot melibatkan diri dalam suatu gerakan mencerdaskan bangsa melalui pemberian bantuan beasiswa, bukan berarti mereka sedang tidak butuh laba.

Perusahaan tersebut justru sedang mengejar laba yang sebenarnya, yang bukan sekedar selisih positif antara modal usaha dengan hasil usahanya, tetapi citra positif di mata publik yang bisa menjamin eksistensi dan kelangsungan usahanya. Laba yang semacam inilah yang belum banyak dipahami para pemilik perusahaan dan pengelola usahanya. Jika diibaratkan seperti orang yang bersedekah, maka tidak ada ceritanya perusahaan yang menjadi bangkrut karena bersedekah. Oleh karena itu patut didukung upaya-upaya dari dunia usaha yang melakukan “sedekah” melalui apa yang dinamakan corporate social responsibility (CSR). Ada beberapa pertanyaan yang bisa diajukan di sini, yakni apa itu CSR, mengapa perlu melakukan CSR, apa signifikansinya CSR di bidang pendidikan, dan mengapa sebaiknya bermitra?

Apa itu CSR?

Tidak ada pengertian tunggal mengenai konsep CSR tersebut. Akan tetapi setidaknya bisa diartikan bahwa CSR merupakan komitmen dari dunia usaha untuk menyumbang bagi pembangunan yang berkelanjutan, melalui bekerja dengan kalangan pekerjanya serta perwakilannya, komunitas lokal dan masyarakat luas untuk memperbaiki kualitas hidup sehingga tidak hanya menguntungkan bagi kepentingan bisnis mereka tetapi juga bagi kepentingan pembangunan.

Bentuk-bentuk kegiatan CSR sangat beragam, dari bentuknya yang paling sederhana seperti kegiatan karitatif yang sekedar memberikan bantuan uang atau barang langsung pulang hingga pada program yang komprehensif yang ditujukan kepada suatu komunitas atau masyarakat yang bersifat memberdayakan dan memerlukan perencanaan yang matang yang disertai monitoring dan evaluasi yang ketat. Program tersebut biasanya memakan waktu relative lama atau tahunan. Selain itu CSR juga bisa dimulai secara internal yang hanya mencakup karyawan beserta keluarganya seperti fasilitas kerja di atas standar, ruang perawatan bayi, beasiswa kepada anak-anak karyawan, dll. hingga yang bersifat eksternal yang ditujukan kepada komunitas atau masyarakat luas.

Meskipun belum ada peraturan khusus yang mewajibkannya, kecuali bagi BUMN-BUMN, tetapi bagi perusahaan yang menyadarinya mereka tidak perlu menunggu adanya peraturan yang mewajibkannya. Karena CSR ini sebetulnya menyangkut kepentingan mereka sendiri di mata masyarakat. Selama ini secara tradisional merupakan hal yang wajar jika ada perusahaan-perusahaan yang memberikan sumbangan kepada panti-panti sosial atau korban bencana dan hal itu banyak dilakukan. Akan tetapi yang menjadikan kegiatan tersebut sebagai strategi perusahaan, masih sangat terbatas. Begitu pula dari segi pola pemberian bantuan belum banyak yang mengarah pada pola yang terprogram yang bertujuan untuk memberdayakan kelompok sasarannya atau membuka akses terhadap pelayanan publik.  
Mengapa muncul CSR ?

Menurut Dr. David C. Korten, professor di Sekolah Bisnis Harvard, dunia bisnis selama setengah abad terakhir telah menjelma menjadi institusi paling berkuasa di atas planet ini. “Institusi yang dominan, di masyarakat mana pun, harus mengambil tanggungjawab untuk kepentingan bersama… Setiap keputusan yang dibuat, setiap tindakan yang diambil, haruslah dilihat dalam kerangka tanggungjawab tersebut,” tandasnya. Apa yang dilukiskan Korten, sebetulnya sejak lama telah menjadi kesadaran bersama di banyak negara tentang betapa potensialnya pengaruh sepak terjang perusahaan atas masyarakatnya. Kekuasaan terpusat di tangan korporasi bisnis modern semakin memperlihatkan bahwa setiap tindakan yang diambil korporasi membawa dampak yang nyata terhadap kualitas kehidupan manusia – terhadap individu, masyarakat, dan seluruh kehidupan di bumi ini. Antara lain dari fenomena inilah kemudian muncul wacana tanggungjawab social perusahaan atau CSR.

Gagasan CSR menekankan bahwa tanggungjawab perusahaan bukan lagi sekedar kegiatan ekonomi (menciptakan profit demi kelangsungan usaha), melainkan juga tanggungjawab social dan lingkungan. Dasar pemikirannya, menggantungkan semata-mata pada kesehatan financial tidaklah menjamin perusahaan akan tumbuh secara berkelanjutan. Di berbagai tempat, kenyataan berkali-keli memperlihatkan, perusahaan yang hanya mau mengeruk keuntungan financial serta mengabaikan tanggungjawab social dan lingkungan, bukan saja mendapat tentangan dari warga masyarakat sekitar, tetapi juga tekanan dahsyat dari LSM-LSM yang sepak terjangnya tak mengenal batas wilayah negara.

Tekanan dari stakeholder (pemangku kepentingan) terhadap perusahaan untuk menerapkan progam CSR semakin gencar. Yang menggembirakan, selama beberapa tahun terakhir semakin banyak korporasi yang mulai sadar bahwa menerapkan CSR merupakan investasi yang baik untuk pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis mereka. Artinya, CSR bukan lagi dilihat sebagai sentra biaya (cost centre) melainkan sentra laba (profit centre) di masa mendatang.  
CSR di Bidang Pendidikan

Pilihan program CSR di Indonesia sangatlah beragam, hal itu disesuaikan dengan permasalahan yang muncul di masyarakat dan tentunya pertimbangan dari perusahaan yang menerapkan program CSR itu sendiri. Salah satunya adalah CSR pada bidang pendidikan, yang merupakan salah satu hak dan kebutuhan anak Indonesia. Pertimbangannya adalah anak Indonesia adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa Indonesia yang memiliki peran strategis dalam kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Mereka tidak hanya merupakan masa depan bangsa, tetapi juga masa kini dari bangsa Indonesia.

Agar setiap anak Indonesia kelak mampu memikul tanggungjawab masa depan bangsa Indonesia, dan agar generasi sekarang bangsa Indonesia mendukung pencapaian cita-cita masa depan Indonesia, maka setiap anak tanpa terkecuali harus terlindungi dan terpenuhi segala yang menjadi haknya, seperti hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, terlindungi dari segala perlakuan salah, serta hak untuk mengeluarkan pendapatnya dan didengarkan suaranya.

Dalam kenyataan kita melihat jutaan anak Indonesia berada dalam kondisi terpuruk dan butuh tindakan penyelamatan segera dan berkelanjutan. Hak-hak mereka banyak dilanggar dan tidak terlindungi atau terpenuhi, salah satunya adalah hak untuk memperoleh pendidikan, seperti yang sudah ditegaskan dalam UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak pasal 9 ayat 1: Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Data yang ada menunjukkan betapa berat masalah pendidikan yang dihadapi Negara Indonesia, seperti yang terlihat dalam table berikut.  


PERMASALAHAN PENDIDIKAN DI INDONESIA

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Data tahun 2001, dari 26,2 juta anak usia 0-6 tahun baru sekitar 7,3 juta anak (28%) yang telah menerima PAUD

2. Angka Partisipasi Data tahun 2001/2002, masih ada 25,7% anak usia 13-15 tahun yang belum mendapatkan layanan pendidikan SMP/MTs

3. Angka Mengulang Kelas Data tahun 2001/2002, tingkat SD mencapai 5,4%, tingkat SMP/MTs 0,44%

4. Angka Putus Sekolah Data tahun 2001/2002, sebesar 2,66% untuk tingkat SD/MI

5. Angka Kelulusan Data tahun 2001/2002, sebesar 97% untuk SD/MI dan 95% untuk SMP/MTs

6. Angka Melanjutkan Data tahun 2001/2002, sebesar 70,5% untuk lulusan yang melanjutkan ke tingkat SMP/MTs

7. Kondisi Gedung Sekolah Hingga tahun 2002, gedung SD/MI yang berada dalam kondisi baik hanya 42,8%, selebihnya rusak berat dan ringan. Untuk SMP, sekitar 85,8% dalam kondisi baik

Sumber : PNBAI 2015, 2004  


CSR dan Kemitraan 

Sedemikian buruknya kondisi pendidikan yang menjadi hak dan kebutuhan anak Indonesia ini, sehingga tidak cukup hanya pemerintah saja yang bisa melindunginya. Begitu juga jika pihak korporasi ingin melibatkan diri dalam mengatasi masalah tersebut, mereka tidak cukup dengan bergerak sendiri. Keterlibatan semua pihak tersebut, meskipun bisa dilakukan secara sendiri-sendiri, namun akan lebih efektif jika dilakukan secara bersama-sama dalam sebuah bentuk kerjasama.

Untuk itu kemitraan antar berbagai pihak, yakni para pemangku kepentingan (stakeholders) menjadi sangat penting dalam upaya kemanusiaan yang sekaligus upaya kebangsaan ini. Salah satunya adalah kemitraan dalam bidang pendidikan, seperti yang dilakukan oleh Indofood/Kalbe Farma/Agung Auto Mall/Bank Niaga dengan Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI) yang didukung oleh instansi pemerintah terkait yakni Departemen Pendidikan Nasional beserta seluruh jajarannya.

Pentingnya kemitraan tercermin dalam pendekatan yang dipakai dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs), yakni :

(1) Pendekatan holistik,

(2) Hubungan yang sinergistik dan

(3) Pendekatan multi-stakeholder antara pemerintah, dunia usaha dan civil society. Pendekatan holistik mensyaratkan pemahaman yang utuh terhadap suatu permasalahan, yang ditinjau dari berbagai sudut pandang, sehingga pemecahan masalah yang ditawarkan juga berdasarkan pada sudut-sudut pandang tersebut. Hubungan yang sinergistik juga memberi arti bahwa sumberdaya-sumberdya yang dimiliki dan upaya-upaya yang dilakukan untuk menjawab permasalahan tidak terpisah satu sama lain melainkan saling memperkuat satu sama lain. Kedua pendekatan tersebut dalam implementasinya terlihat dalam pendekatan multi-stakeholder antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat sipil. Sedangkan dalam deklarasi Dunia yang Layak bagi Anak, pentingnya kemitraan juga dibahas tersendiri dalam bab III Rencana Aksi, khususnya mengenai Kemitraan dan Partisipasi, yakni pada : - butir

(5): LSM dan organisasi-organisasi kemasyarakatan akan dibantu dalam pekerjaannya dam harus disusun mekanismenya, di mana perlu, untuk mempermudah partisipasi masyarakat madani dalam hal-hal yang menyangkut anak-anak. Para pelaku masyarakat madani memiliki peran khusus dalam meningkatkan dan mendukung perilaku positif serta menciptakan suatu lingkungan yang kondusif bagi kesejahteraan anak; - butir

(6): sektor swasta dan badan-badan usaha punya keharusan memberikan sumbangan khusus, mulai dari penggunaan dan ketaatan pada praktek-praktek yang memperlihatkan tanggungjawab sosial guna menyediakan sumberdaya, termasuk sumber-sumber pembiayaan inovatif dan perbaikan masyarakat yang bermanfaat bagi anak-anak.  

Penutup 

Program Peduli Pendidikan yang merupakan program CSR dari .... yang dilakukan secara kemitraan ini bukan saja merupakan usaha yang mulia seperti usaha kedermawanan yang lain, tetapi ternyata juga memiliki dasar pertimbangan yang kontekstual baik di tingkat nasional yakni demi meningkatkan kualitas pendidikan anak untuk masa depan bangsa, maupun di tingkat internasional yakni, yakni demi tercapainya Tujuan Pembangunan Milenium.


Sumber:
Setiadi Agus A, pemerhati masalah CSR

http://www.ykai.net/index.php?view=article&id=103%3Acsr-untuk-masa-depan-bangsa-dan-dunia-&option=com_content&Itemid=121



CSR Bantu Perusahaan Tetap Hidup

CSR (Corporate Social Responsibility) adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut) sebagai bentuk tanggungjawab mereka terhadap sosial/lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada.

Contoh bentuk tanggungjawab itu bermacam-macam, mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk desa/fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada. 

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan fenomena strategi perusahaan yang mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan stakeholder-nya. CSR timbul sejak era dimana kesadaran akan sustainability perusahaan jangka panjang adalah lebih penting daripada sekedar profitability. 

Seberapa jauhkah CSR berdampak positif bagi masyarakat ?


CSR akan lebih berdampak positif bagi masyarakat; ini akan sangat tergantung dari orientasi dan kapasitas lembaga dan organisasi lain, terutama pemerintah. Studi Bank Dunia (Howard Fox, 2002) menunjukkan, peran pemerintah yang terkait dengan CSR meliputi pengembangan kebijakan yang menyehatkan pasar, keikutsertaan sumber daya, dukungan politik bagi pelaku CSR, menciptakan insentif dan peningkatan kemampuan organisasi.

Untuk Indonesia, bisa dibayangkan, pelaksanaan CSR membutuhkan dukungan pemerintah daerah, kepastian hukum, dan jaminan ketertiban sosial.

Pemerintah dapat mengambil peran penting tanpa harus melakukan regulasi di tengah situasi hukum dan politik saat ini. Di tengah persoalan kemiskinan dan keterbelakangan yang dialami Indonesia, pemerintah harus berperan sebagai koordinator penanganan krisis melalui CSR (Corporate Social Responsibilty).

Pemerintah bisa menetapkan bidang-bidang penanganan yang menjadi fokus, dengan masukan pihak yang kompeten. Setelah itu, pemerintah memfasilitasi, mendukung, dan memberi penghargaan pada kalangan bisnis yang mau terlibat dalam upaya besar ini. Pemerintah juga dapat mengawasi proses interaksi antara pelaku bisnis dan kelompok-kelompok lain agar terjadi proses interaksi yang lebih adil dan menghindarkan proses manipulasi atau pengancaman satu pihak terhadap yang lain.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang dikenal dengan Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan strategi bisnis perusahaan agar tetap hidup dalam masyarakat. Sebab, dengan CSR, perusahaan berharap akan mendapat keuntungan investasi di masa mendatang.

Menurut Direktur CSR Universitas Trisakti Maria R Nindita Radyanti, CSR adalah investasi perusahaan dalam jangka panjang dan merupakan strategis sesuai bisnis intinya.

"Bukan hanya sekedar alat public relation maupun marketing, tapi sebagai rangkaian manajemen produksi, sumberdaya hingga pemasaran," katanya pada penyampaian pendapat ahli di sidang uji materiil pasal 74 UU no.40/2007 tentang Perseroan Terbatas di Mahkamah Konstitusi 3 Februari 2009.

Prinsipnya kata dia, dalam mengambil keputusan perusahaan bertujuan mencapai kesejahteraan internal dulu baru kemudian menyebarkan kesejahteraan di luar. "Di sini, CSR merupakan kegiatan sukarela (voluntary) kepada masyarakat di luar perusahaan," tutur Maria.

Maria yang merupakan saksi ahli dari pemohon yakni Kadin, HIPMI dan IWAPI pada uji materiil ini membeberkan penerapan CSR di luar negeri berbeda dalam hal law inforcement-nya.

"Di beberapa negara, CSR dilakukan untuk kelancaran bisnis dan harus dilaporkan sebagai bentuk pengawasan," katanya sembari menambahkan pengawasan CSR di Indonesia yang lebih ketat berasal dari lembaga swadaya masyarakat (NGO) ketimbang pemerintah.

Pendapat serupa dikemukakan saksi ahli lainnya dari Mirror Commitee Maria Diana Nurani. Kata dia, jika pengawasan dilakukan ketat tidak ada celah bagi perusahaan untuk mengklaim sudah memberikan manfaat bagi masyarakat.

Nurani mengatakan, CSR merupakan strategi perusahaan dalam meningkatkan penghargaan masyarakat kepada perusahaan, membangun ciri khas (brand), dan kapasitas produksi yang berkelanjutan.

Dia menambahkan, penerapan CSR berdasarkan ISO 26.000 yang dipakai sebagai standar banyak negara. Konsep CSR disusun berbagai pemangku kepentingan (multi stakeholder) berdasarkan hukum yang berlaku sesuai kultur dan kondisi masyarakat.

Pakar dari pemohon lainnya yakni Ahli Hukum Internasional Prof Hikmanto menuturkan, pelaksanaan CSR tidak perlu ada intervensi pemerintah sebab sifatnya yang sukarela dan termasuk komitmen perusahaan.

Dia berpendapat, CSR tidak boleh dilakukan pada satu jenis perusahaan melainkan bidang usaha dan industri tertentu. "CSR perlu dilakukan untuk sektor tertentu dan industri yang berkaitan dengan bidang tertentu tidak hanya perseroan terbatas," ujar Hikmanto

Sehingga, kata dia, tidak ada kasus di mana perseroan terkena sanksi, tapi di perusahaan umum sejenis tidak terkena sanksi. Hikmanto juga mempertanyakan komitmen pengawasan Dephukham karena tidak ada lembaga khusus yang mengurusi pengawasan CSR.

Menurut Hikmanto, pemberlakuan CSR memerlukan prasyarat dan bertahap.

Dia juga membeberkan, sebelum semua memberlakukan, harus ada studi keilmiahan dahulu apakah CSR sudah bisa diterapkan. Hikmanto berpendapat, agar CSR dilakukan per sektor atau melalui keputusan menteri negara BUMN. (fn/vs/uk)


Sumber :

http://www.suaramedia.com/ekonomi-bisnis/strategi-bisnis/19191-csr-bantu-perusahaan-tetap-hidup.html

24 Maret 2010


Mengintip CSR di Indonesia

Polemik meruyak di sejumlah milis beberapa waktu lalu. Pemicunya, ada perusahaan kamera yang mendonasikan produknya ke sebuah lembaga ketahanan nasional.

Dalam press release perusahaan itu disebutkan bahwa sumbangan tersebut merupakan aktivitas Corporate Social Responsilibity (CSR). Klaim itu rupanya menuai banyak tanggapan, yang intinya mengatakan kegiatan tersebut tak layak disebut CSR atau CSR yang salah.

Berangkat dari kasus kecil di atas, sejatinya agak sulit mendiskripsikan yang namanya CSR, apalagi jika penilaiannya layak atau tidak, benar atau salah.

Jauh sebelum istilah CSR dikenal, sejumlah perusahaan memang sudah mengandalkan program sosial sebagai program komunikasinya, melalui community relations/community development program.

Cara itu umumnya dilakukan oleh perusahaan yang berbasis alam, seperti OGM (oil gas mining), perkebunan, pabrik-pabrik yang menghasilkan limbah, dan sebagainya. Merekalah yang selama ini gencar melakukan community relations. Bahkan sebagian besar anggaran komunikasinya adalah untuk CSR.

Perkembangan bisnis dan tuntutan global agar dunia usaha menjalankan bisnis secara sehat dan etis membuat kegiatan sosial pun makin beragam wujudnya. Mulailah industri-industri ”ringan” memasukkan CSR dalam program kampanye perusahaan.

Contoh yang paling terkenal adalah The Body Shop. Pendirinya, Anita Roddick, sejak awal memang mengaplikasikan ”green concept” dalam perusahaan penghasil kosmetik ini.

Saat ini, tuntutan untuk melakukan CSR makin tinggi termasuk perusahaan di Indonesia, terutama ketika hendak go global atau sekadar menjalin kerja sama dengan perusahaan dari negara maju. Biasanya yang ditanyakan oleh calon mitra bisnis adalah apa saja program CSR yang sudah dilakukan. Ibaratnya CSR sudah menjadi semacam stimulan bisnis saat akan bekerja sama dengan perusahaan dari negara maju.

Lalu bagaimana aplikasi CSR yang sesuai untuk industri-industri ”ringan”, yang notenebe bukan pencemar lingkungan, seperti perusahaan berbasis teknolog informasi, telekomunikasi atau perbankan/keuangan?

Seperti digagas Philip Kotler dan Nancy Lee dalam bukunya berjudul Corporate Social Responsibility, sejatinya CSR merupakan instrumen penting dalam menunjang strategi perusahaan, yakni pencapaian citra yang diinginkan serta tujuan komersial. Oleh sebab itu, aplikasinya memang harus ”nyambung” dengan strategi bisnis yang ada, entah itu corporate social responsibility, corporate citizenship, community development, community giving, atau community involvement.

CSR ala Kotler dan Lee

Dalam CSR konsep Kotler dan Lee disebutkan ada 6 opsi. Pertama, cause promotion. Perusahaan mensponsori sebuah kegiatan sosial yang sedang jadi perhatian masyarakat, untuk meningkatkan citra perusahaan. Misalnya, fun walk, gerakan hijau, atau soal endemi flu burung. Atau bisa saja seperti yang dilakukan perusahaan telekomunikasi XL yang menyediakan fasilitas telepon gratis di lokasi-lokasi bencana alam. Contoh lain, Unilever yang mendukung kampanye hijau.

Contoh yang ekstrem adalah PT Djarum. Perusahaan rokok ini habis-habisan melakukan CSR di bidang bulutangkis; mendirikan sekolah bulutangkis, membuat klub, memberikan beasiswa, dan rutin melakukan aneka lomba dan mensponsori berbagai acara bulutangkis baik nasional maupun internasional.

Meski tak ada korelasi antara produk (rokok) dengan olahraga (prestasi), tapi orang dengan gampang bisa membaca aktivitas Djarum rersebut. Bulu tangkis adalah salah satu cabang olah raga yang menjadi kebanggaan Indonesia, yang sampai saat ini prestasinya masih punya pomor di dunia internasional. Dan Kudus (Djarum) adalah salah satu sumber pemain bulu tangkis yang berkelas.

Kedua, cause-related marketing, dalam bentuk sumbangan (persentase) hasil penjualan untuk didonasikan. Ini paling banyak dilakukan perusahaan-perusahaan di Indonesia. Misalnya, persentase dari hasil SMS pelanggan selama kurun waktu tertentu didonasikan untuk kepentingan pendidikan.

Contoh lain pernah dilakukan oleh produsen sabun, makanan, dan masih banyak lagi. Selain relatif lebih mudah, cara ini sekaligus melibatkan pelanggan. Ada unsur emotional relationship yang bisa dikembangkan antara produsen dan pelanggan, dimana melalui program ini, kedua belah pihak terlibat dalam sebuah program sosial.

Ketiga, corporate social marketing. Dalam konteks ini perusahaan biasanya berupa kampanye untuk perubahan perilaku masyarakat. Bisa untuk tujuan meningakatkan kesadaran akan hidup sehat, pemeliharaan lingkungan, dan lainnya. Gerakan cuci tangan yang dilakukan oleh sebuah produsen sabun, bertujuan membiasakan masyakarat mencuci tangan sebelum melakukan pelbagai aktifitas. Katakanlah kampanye ”Internet sehat” yang dilakukan dalam konteks untuk membawa masyarakat agar bisa memanfaatkan Internet secara sehat.

Keempat, corporate philanthropy. Ini yang paling jamak. Perusahaan memberikan donasi bagi masyarakat yang memerlukan. Belakangan, konteks donasi ini dilakukan secara lebih strategis. Artinya, philantropy dilakukan untuk mendukung tujuan bisnis perusahaan. Seperti perusahaan ICT memberikan donasi berupa fasilitas internet gratis di sebuah desa. Ini bisa dikolaborasikan dengan bentuk ketiga di atas, di mana donasi ini dimanfaatkan untuk membiasakan masyarakat menggunakan Internet, misalnya.

Kelima, community volunteering. Saat ini sudah banyak perusahaan yang mengalokasikan sekian jam/per tahun dari jam kerja karyawannya untuk pekerjaan sosial. Kegiatan ini dihitung dalam KPI (key perfomance indicator) setiap karyawan. Karyawan bisa melakukan kerja probono, sebagai sukarelawan, misalnya.

Keenam, social responsible business practices. Intinya mengadopsi praktek bisnis yang sesuai dengan isu sosial yang terjadi. Contohnya, perusahaan eceran yang mulai menggunakan kertas daur ulang untuk kemasan produknya.

Enam pendekatan di atas bisa menjadi acuan bagi perusahaan yang ingin menyertakan CSR sebagai bagian operasional bisnisnya. Tentunya, apapun inisitif yang dipilih harus disesuikan dengan visi dan sasaran perusahaan. Sebab, menurut Kotler, patokan kesuksesan sebuah CSR adalah kemampuannya menunjang pencapaian strategi dan tujuan perusahaan.

Nah, tantangannya adalah bagaimana perusahaan mampu secara cerdik memilih fokus program CSR dan bisa menjadikannya “kendaraan” untuk merangkul pelanggan di masa depan. Karena, secara sederhana, CSR akan sangat powerfull untuk membangun pasar masa depan. Membangun citra sekarang, dan memanen hasilnya kemudian adalah pola kerja CSR. Bukan sebaliknya.


Sumber :

Ventura Elisawati

http://vlisa.com/2008/04/07/mengintip-csr-di-indonesia/

7 April 2008