Minggu, 28 Maret 2010

Kemitraan Dunia Usaha Melalui Program CSR


Oleh: Ernie Sule

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) yang dikemukakan H. R. Bowen (1953), muncul sebagai akibat karakter perusahaan yang mencari keuntungan tanpa memerdulikan kesejahteraan karyawan, masyarakat, dan lingkungan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang disahkan 20 Juli 2007 menandai babak baru pengaturan CSR di negeri ini.

Di Indonesia, praktik CSR belum menjadi perilaku umum, karena banyak perusahaan yang menganggap sebagai cost center. Namun, di era informasi dan teknologi serta desakan globalisasi, tuntutan menjalankan CSR semakin besar. Selain itu, pelaksanaan CSR merupakan bagian dari good corporate governance (GCG), yakni fairness, transparan, akuntabilitas, dan responsibilitas, termasuk tanggung jawab terhadap lingkungan fisik dan sosial, yang mestinya didorong melalui pendekatan etika pelaku ekonomi. Oleh karena itu, di dalam praktik, penerapan CSR selalu disesuaikan dengan kemampuan perusahaan dan kebutuhan masyarakat. Idealnya terlebih dahulu dirumuskan bersama tiga pilar yakni dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat, dan kemudian dilaksanakan sendiri oleh perusahaan.

Etika bisnis

Pengusaha seharusnya menjalankan bisnis tidak semata untuk profitability melainkan lebih dari itu, sustainability. Pemikiran yang mendasari CSR yang sering dianggap inti dari etika bisnis adalah bahwa perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban ekonomis dan legal kepada shareholder tapi juga kewajiban terhadap stakeholder.

Kemitraan antara korporasi dan stakeholder menjadi keharusan dalam lingkungan bisnis. Dengan demikian, bisnis akan mengutamakan hal-hal yang berkaitan dengan membangun kemitraan bersama perusahaan, pemerintah, dan masyarakat sipil, untuk menyatakan bahwa pasar dapat membantu masyarakat terhadap kesinambungan hidup mereka.

Program kemitraan yang sukses dimulai dari komitmen yang kuat dari pimpinan perusahaan untuk mengubah paradigma konvensional (self-interest) ke paradigma baru (enlightened common interests). Reward yang diperoleh perusahaan dari pola kemitraan ini antara lain (i) program lebih tepat sasaran dan terorganisasi, (ii) merek produk perusahaan semakin diapresiasi oleh pelanggan terutama dalam membentuk loyalitas, (iii) dan pada akhirnya, perusahaan akan mendapatkan reputasi yang diharapkan.

Peran pemerintah sebagai penjamin keamanan dan penegak hukum serta menciptakan iklim bisnis yang kondusif sangat menentukan keberlanjutan hidup perusahaan. Pemerintah juga dituntut melakukan intervensi pasar melalui pajak, subsidi untuk mendorong penggunaan renewable resources, pengembangan eco-efficiency serta kebijakan distribusi resources yang mengindahkan equity.

Masyarakat juga berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan perusahaan. Masyarakat diharapkan aktif dan me-ngoreksi dampak pembangunan, menyampaikan aspirasi publik dan dinamisator keberdayaan publik.

Sinergi

Upaya perusahaan menerapkan CSR memerlukan sinergi dari pemerintah dan masyarakat. Pemerintah sebagai regulator diharapkan dapat menumbuhkembangkan CSR tanpa membebani perusahaan. Peran masyarakat juga diperlukan dalam upaya perusahaan memperoleh rasa aman dan kelancaran dalam berusaha.

Salah satu bentuk aktualisasi CSR adalah community development dengan programnya yang didedikasikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, masalah pekerjaan, peningkatan pendidikan, kesehatan masyarakat, penguatan kelembagaan lokal serta tersedianya basic infrastruktur yang memadai.

Di dalam keterbatasan sumber daya, sering kali pemerintah mengalami kebuntuan mencari solusi terhadap masalah masyarakat, antara lain kesenjangan ekonomi yang semakin lebar, kemiskinan, pengangguran, pendidikan, anak jalanan, dan masalah sosial lainnya. Meskipun tanggung jawab utama berada pada pemerintah, namun hal ini juga tanggung jawab semua pihak sebagai anggota masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan adalah memetakan masalah dan kebutuhan masyarakat secara komprehensif berikut solusinya. Beberapa projek strategis yang tanggung jawab utamanya berada pada pemerintah, tentu dapat dibiayai oleh APBD, selebihnya bisa melibatkan dunia usaha dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk bersama-sama mengatasi secara tuntas.

Pemerintah dapat mengambil peran penting di tengah situasi hukum dan politik saat ini. Di tengah persoalan kemiskinan, pengangguran, pendidikan, anak jalanan, dan masalah sosial lainnya, pemerintah harus berperan sebagai koordinator penanganan krisis melalui CSR dengan menetapkan bidang penanganan yang menjadi fokus, dengan masukan pihak yang kompeten. Pemerintah dan perusahaan dituntut membuat mekanisme komunikasi dengan banyak pihak dan memperhatikan kepentingan mereka.

Setelah itu, pemerintah dapat memfasilitasi, mendukung, dan memberi penghargaan pada kalangan bisnis yang mau terlibat dalam upaya ini. Pemerintah juga dapat mengawasi proses interaksi antara pelaku bisnis dan kelompok-kelompok lain agar terjadi proses interaksi yang lebih adil dan menghindarkan proses manipulasi satu pihak terhadap yang lain.

Melalui peran pemerintah, perusahaan diharapkan lebih bertanggung jawab memberikan kontribusi yang bermakna bagi kesejahteraan masyarakat, perekonomian nasional, serta dasar-dasar pendidikan sosial dan lingkungan.***

Penulis: Guru Besar Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Unpad

Sumber:

Harian Pikiran Rakyat, Rabu 4 Maret 2009, dalam :

http://www.ahmadheryawan.com/opini-media/ekonomi-bisnis/2261-kemitraan-dunia-usaha-melalui-program-csr.html

4 Maret 2009


Sumber Gambar :

http://www.pilmerpr.com/blog/wp-content/uploads/2009/06/csr.bmp



Negara Lemah, CSR Menguat

Milton Friedman, sang ekonom pemenang Hadiah Nobel, mencibir segala upaya yang menjadikan perusahaan sebagai alat tujuan sosial. Tujuan korporasi, menurutnya, hanyalah menghasilkan keuntungan ekonomis buat pemegang sahamnya.

Jika korporasi memberikan sebagian keuntungannya bagi masyarakat dan lingkungan, maka dia telah menyalahi kit’ah nya, begitu tambah Joel Bakan dalam bukunya, The Corporation. Apapun cara akan dipakai korporasi untuk mencari laba setinggi-tingginya. Demikian pula saat mereka melahirkan ide Corporate Social Responsibility – atau CSR, sebagai penguat citra, tujuannya tentu tak jauh-jauh, menangguk untung sebesar-besarnya. 

Dan mereka berhasil. Riset majalah SWA tahun lalu atas 45 perusahaan menunjukkan CSR bermanfaat memelihara dan meningkatkan citra perusahaan (37,38 persen), hubungan baik dengan masyarakat (16,82 persen), dan mendukung operasional perusahaan (10,28 persen). 

Hasil pencitraan ini luar biasa. CSR disebut orang dimana-mana seolah ramuan mujarab yang mampu mengobati carut marut pengelolaan sumber daya alam di negeri ini. 


CSR sengaja dibuat sukarela. Melakukan untung, tidakpun tak apa. Tak ada sangsi.

Perusahaan boleh suka-suka mengartikannya. Akibatnya, mulai urusan mendanai kegiatan penanaman pohon masal hingga baca puisi tingkat nasional bisa mereka sebut sebagai upaya pertanggung jawaban sosial perusahaan.

Dengan sukarela, mereka bisa menentukan kegiatan apapun untuk memberikan kesan baik dihadapan publik. Mereka tak perlu melakukan sesuatu yang mendesak dan dibutuhkan penduduk lokal ditempat usahanya. Perusahaan tambang misalnya, tak perlu mengurangi buangan limbah tailingnya, meskipun warga sekitar mengeluhkan gangguan kesehatan akibat limbah itu.

Kuncinya, pilih kegiatan yang baik, lalu buat agar orang banyak tahu. Dengan bantuan konsultan media ternama. Dan sim salabim! Perusahaan bisa mengklaim sebagai bertanggung jawab sosial dan citra baik pun diraih.

Saidi dan Abidin (2004) menemukan bahwa pelayanan sosial, pendidikan, penelitian, kesehatan dan bantuan bencana, menjadi pilihan favorit CSR di Indonesia. Lucunya, masalah yang ditimpakan industri ekstraktif terhadap penduduk lokal dan lingkungan, seolah sama sekali tak berhubungan dengan upaya CSR yang dipromosikan perusahaan. Di sektor pertambangan dan migas banyak contohnya.

Freeport merasa tak perlu berhenti membayar tentara untuk menjaga tambangnya, atau mengurangi pembuangan tailingnya yang membuat sekitar 110 km2 wilayah muara tercemar dan 20 - 40 kilometer bentang sungai Sungai Ajkwa rusak. Dia toh telah menyisakan 1% penghasilan kotornya untuk rakyat Papua. Freeport kemudian bisa mengklaim sebagai perusahaan yang bertanggung jawab. 

Bupati Kutai Timur, Awang Faroek Ishak, minggu lalu menyatakan Kaltim Prima Coal, salah satu perusahaan keluarga Bakrie, sebagai perusahaan berkomitmen tinggi dalam memenuhi kewajibannya terhadap masyarakat, karena telah menyerahkan dana 5 juta dolar untuk program CSR. 

Rahmat Witoelar, Menteri Lingkungan Hidup, awal bulan lalu menghadiri dan menyambut penanaman 5000 pohon untuk program CSR Kelompok Bakrie, tanpa secuilpun menyingung nasib ribuan pengungsi dan kerusakan lingkungan yang terus berlangsung di sekitar tambang migas Lapindo, milik kelompok Bakrie di Sidoarjo Jatim. 


Tak apa juga, namanya sukarela. Bisa suka-suka dan serela-relanya.

Tapi sejak bulan lalu, para pengusaha bak cacing kepanasan. Khususnya pengusaha yang hidup dari ekstraksi sumber daya alam. Apa pasalnya? CSR diwajibkan melalui UU Perseroan Terbatas No 40 tahun 2007.

Pasal 74 Undang-undang tersebut mengatur kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Disebutkan juga di sana bahwa biaya tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan. Dan serentetan sangsi sudah disiapkan buat para perusahaan yang berani-berani membangkang. 

Jelas para pengusaha tambang berang, bahkan mengancam membatalkan pasal tersebut melalui Mahkamah Konstitusi.

Sungguh ironis. Meskipun selalu mengaku tunduk pada peraturan negara dimana ia beroperasi, pada dasarnya perusahaan tak suka diregulasi atau diatur. Aturan akan makin membatasi mereka mengeruk untung sebesar-besarnya. 

Di negara yang haus investasi, peraturan hukum biasanya lemah dan banyak terjadi mal praktek perusahaan, seperti Indonesia. Pada industri ekstraktif, yang terjadi bisa sebaliknya. Pengurus negara melemah, sementara kuasa korporasi menguat. Merekalah yang mengarahkan, mana yang harus di regulasi mana yang deregulasi. Mana yang harus diturunkan standar sosial dan lingkungannya, atau mana yang harus di liberalisasi duluan. 


Mereka lebih suka CSR bersifat sukarela. Mengapa?

Ceritanya tak lepas dari salah urus pengelolaan sumber daya alam di negeri ini. Jika dicermati, konflik dan masalah akibat salah urus tersebut makin menguat dari waktu ke waktu. Salah urus ini bermula dari salah paradigma, diteruskan keluarnya regulasi yang lemah hingga prakteknya dilapang. 

Sesat pikir dan lahirnya regulasi tersebut tentu tak lepas dari campur tangan korporasi dan pemerintahan dimana mereka berasal. Ingat-ingat bagaimana campur tangan perusahaan tambang terhadap lahirnya UU No 19 tahun 2004 tentang amandemen UU Kehutanan tahun 1999 yang memungkinkan 1 juta hutan lindung dibuka untuk pertambangan skala besar.

Hampir empat dekade, konflik tanah, kerusakan lingkungan, pelanggaran HAM, pemiskinan dan gangguan kesehatan dengan mudah di jumpai pada kawasan-kawasan eksploitasi sumber daya alam, khususnya pertambangan skala besar, dari ujung Sumatera hingga Papua, dan telah menuai protes dan ketidak puasan publik.

Kondisi diatas memerlukan tindakan mendesak untuk pembaruan agraria dan pengelolan sumber daya alam, termasuk meregulasi perusahaan. Sayangnya, pengurus negara yang korup dan haus investasi ini, malas dan tak berkehendak melakukan perubahan. Sebaliknya, dengan dukungan pemodal, regulasi-regulasi baru utuk melayani modal, tapi abai terhadap hak dasar warga negara, aspek sosial dan lingkungan, makin rajin dikeluarkan. 

Lantas bagaimana dengan konflik dan ketidak puasan publik di banyak tempat? Jangan kuatir ada CSR, yang sukarela dilakukan perusahaan!

Dari sinilah CSR lahir, dipromosikan perusahaan dan pemerintah untuk menjawab ketidak puasan itu. Dengan sifatnya yang sukarela jangan pernah berharap apa-apa. Dia tak lebih dari greenwash generasi terbaru yang dilemparkan humas perusahaan ke hadapan publik. Tujuanya sederhana, membuat publik percaya bahwa mereka telah bertanggung jawab dan tak perlu diregulasi lebih ketat.

Dititik inipun, sebenarnya perusahan telah melakukan manipulasi konsep CSR dengan menyederhanakan pertanggungjawaban mereka sekedar aspek sosial - Sosial responsibility, seolah segalanya beres jika ganti rugi pada orang atau komunitas diselesaikan, tanpa perlu memikirkan fungsi lingkungan atau keberlanjutan layanan alamnya - ecological responsibility.

Syukurlah, Pasal 74 UU Perseroan Terbatas menyebut lengkap. Tak ada lagi sebutan CSR yang sukarela. Yang ada Pertanggungjawaban Sosial dan Lingkungan Perusahaan, dan wajib hukumnya. Dengan begitu harusnya tangggung jawab perusahaan menjadi jelas, terukur dan memiliki jaminan pendanaan sejak perusahaan masuk hingga mereka meninggalkan tambang atau kawasan eksploitasinya. 

Tapi tentu pasal tersebut belum cukup, masih banyak yang harus dikerjakan. Diantaranya merumuskan definisi, cakupan dan implementasi Pertangungjawaban Sosial dan Lingkungan tersebut. Juga siapa lembaga yang akan mengawasinya serta apa sangsi jika tangung jawab diabaikan. Yang katanya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). 

Tantangan berikutnya adalah proses transparansi dan partisipsi publik dalam penyusunan PP. Jika sebelumnya penyusunan UU di tingkat DPR RI masih bisa terbuka bagi keterlibatan publik. Bagaimana dengan proses pembuatan PP nanti? Jangan-jangan seperti biasa, UU-nya bagus, tapi hancur begitu jadi PP. 

Yang penting lagi. Selama target pemerintah hanya mengeluarkan ijin tambang dan mengeruk bahan tambang sebanyak-banyaknya. Tak peduli tumpang tindih fungsi kawasan, tak peduli daya rusak tambang, tak peduli keselamatan dan produktivitas warga sekitarnya. Bisa dipastikan, pasal tersebut tak akan menjawab masalah utama salah urus sektor pertambangan ***

Penulis adalah Koordinator Nasional JATAM, tulisan ini di muat di Majalah Forum Keadilan pada Minggu kedua bulan September 2007.


Sumber :

http://www.jatam.org/content/view/140/21/

23 September 2007



Menggagas Standar Audit Program CSR

Dewasa ini, para pemimpin perusahaan menghadapi tugas yang menantang dalam menerapkan standar-standar etis terhadap praktik bisnis yang bertanggungjawab. Survey Pricewaterhouse Coopers (PwC) terhadap 750 Chief Executive Officers menunjukkan bahwa peningkatan tekanan untuk menerapkan Corporate Social Responsibility (CSR) menempati ranking kedua dari tantangan-tantangan bisnis paling penting di tahun 2000 (Morimoto, Ash dan Hope, 2004).

Meskipun sedang meroket, CSR tampaknya masih diselimuti kabut misteri. Belum ada definisi CSR yang mudah diukur secara operasional. Beberapa UU CSR di Indonesia belum diikuti oleh peraturan di bawahnya yang lebih terperinci dan implementatif. Standar operasional mengenai bagaimana mengevaluasi kegiatan CSR juga masih diperdebatkan. Akibatnya, bukan saja CSR menjadi sulit diaudit, melainkan pula menjadi program sosial yang berwayuh wajah.

Banyak perusahaan yang hanya membagikan sembako atau melakukan sunatan massal setahun sekali telah merasa melakukan CSR. Tidak sedikit perusahaan yang menjalankan CSR berdasarkan ”copy-paste design” atau sekadar ”menghabiskan” anggaran. Karena aspirasi dan kebutuhan masyarakat kurang diperhatikan, beberapa program CSR di satu wilayah menjadi seragam dan seringkali tumpang tindih.

Walhasil, alih-alih memberdayakan masyarakat, CSR malah berubah menjadi Candu (menimbulkan ketergantungan pada masyarakat), Sandera (menjadi alat masyarakat memeras perusahaan) dan Racun (merusak perusahaan dan masyarakat) (Suharto, 2008).

Sejarah Singkat

Dalam konteks global, istilah CSR mulai digunakan sejak tahun 1970an dan semakin populer terutama setelah kehadiran buku Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business (1998), karya John Elkington. Mengembangkan tiga komponen penting sustainable development, yakni economic growth, environmental protection, dan social equity, yang digagas the World Commission on Environment and Development (WCED) dalam Brundtland Report (1987), Elkington mengemas CSR ke dalam tiga fokus: 3P, singkatan dari profit, planet dan people. Perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka (profit). Melainkan pula memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (planet) dan kesejahteraan masyarakat (people).

Di Indonesia, istilah CSR semakin populer digunakan sejak tahun 1990-an. Beberapa perusahaan sebenarnya telah lama melakukan CSA (Corporate Social Activity) atau “aktivitas sosial perusahaan”. Walaupun tidak menamainya sebagai CSR, secara faktual aksinya mendekati konsep CSR yang merepresentasikan bentuk “peran serta” dan “kepedulian” perusahaan terhadap aspek sosial dan lingkungan. Melalui konsep investasi sosial perusahaan “seat belt”, sejak tahun 2003 Departemen Sosial tercatat sebagai lembaga pemerintah yang aktif dalam mengembangkan konsep CSR dan melakukan advokasi kepada berbagai perusahaan nasional.

Kepedulian sosial perusahaan terutama didasari alasan bahwasanya kegiatan perusahaan membawa dampak – for better or worse, bagi kondisi lingkungan dan sosial-ekonomi masyarakat, khususnya di sekitar perusahaan beroperasi. Selain itu, pemilik perusahaan sejatinya bukan hanya shareholders atau para pemegang saham. Melainkan pula stakeholders, yakni pihak-pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan.
Stakeholders dapat mencakup karyawan dan keluarganya, pelanggan, pemasok, masyarakat sekitar perusahaan, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, media massa dan pemerintah selaku regulator. Jenis dan prioritas stakeholders relatif berbeda antara satu perusahaan dengan lainnya, tergantung pada core bisnis perusahaan yang bersangkutan (Supomo, 2004). Sebagai contoh, PT Aneka Tambang, Tbk. dan Rio Tinto menempatkan masyarakat dan lingkungan sekitar sebagai stakeholders dalam skala prioritasnya. Sementara itu, stakeholders dalam skala prioritas bagi produk konsumen seperti Unilever atau Procter & Gamble adalah para customer-nya.
Model dan Cakupan CSR
CSR bisa dilaksanakan secara langsung oleh perusahaan di bawah divisi human resource development atau public relations. CSR bisa pula dilakukan oleh yayasan yang dibentuk terpisah dari organisasi induk perusahaan namun tetap harus bertanggung jawab ke CEO atau ke dewan direksi.

Sebagian besar perusahaan di Indonesia menjalankan CSR melalui kerjasama dengan mitra lain, seperti LSM, perguruan tinggi atau lembaga konsultan. Beberapa perusahaan ada pula yang bergabung dalam sebuah konsorsium untuk secara bersama-sama menjalankan CSR. Beberapa perusahaan bahkan ada yang menjalankan kegiatan serupa CSR, meskipun tim dan programnya tidak secara jelas berbendera CSR (Suharto, 2007a).

Pada awal perkembangannya, bentuk CSR yang paling umum adalah pemberian bantuan terhadap organisasi-organisasi lokal dan masyarakat miskin di negara-negara berkembang. Pendekatan CSR yang berdasarkan motivasi karitatif dan kemanusiaan ini pada umumnya dilakukan secara ad-hoc, partial, dan tidak melembaga. CSR pada tataran ini hanya sekadar do good dan to look good, berbuat baik agar terlihat baik. Perusahaan yang melakukannya termasuk dalam kategori ”perusahaan impresif”, yang lebih mementingkan ”tebar pesona” (promosi) ketimbang ”tebar karya” (pemberdayaan) (Suharto, 2008)

Dewasa ini semakin banyak perusahaan yang kurang menyukai pendekatan karitatif semacam itu, karena tidak mampu meningkatkan keberdayaan atau kapasitas masyarakat lokal. Pendekatan community development kemudian semakin banyak diterapkan karena lebih mendekati konsep empowerment dan sustainable development. Prinsip-prinsip good corporate governance, seperti fairness, transparency, accountability, dan responsibility kemudian menjadi pijakan untuk mengukur keberhasilan program CSR.

Sebagai contoh, Shell Foundation di Flower Valley, Afrika Selatan, membangun Early Learning Centre untuk membantu mendidik anak-anak dan mengembangkan keterampilan-keterampilan baru bagi orang dewasa di komunitas itu. Di Indonesia, perusahaan-perusahaan seperti Freeport, Rio Tinto, Inco, Riau Pulp, Kaltim Prima Coal, Pertamina serta perusahaan BUMN lainnya telah cukup lama terlibat dalam menjalankan CSR.

Kegiatan CSR yang dilakukan saat ini juga sudah mulai beragam, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat berdasarkan needs assessment. Mulai dari pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, pemberian pinjaman modal bagi UKM, social forestry, penakaran kupu-kupu, pemberian beasiswa, penyuluhan HIV/AIDS, penguatan kearifan lokal, pengembangan skema perlindungan sosial berbasis masyarakat dan seterusnya. CSR pada tataran ini tidak sekadar do good dan to look good, melainkan pula to make good, menciptakan kebaikan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menengok UU CSR: Debut dan Debat CSR

Di Tanah Air, debut CSR semakin menguat terutama setelah dinyatakan dengan tegas dalam UU PT No.40 Tahun 2007 yang belum lama ini disahkan DPR. Disebutkan bahwa PT yang menjalankan usaha di bidang dan/atau bersangkutan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Pasal 74 ayat 1).

UU PT tidak menyebutkan secara rinci berapa besaran biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk CSR serta sanksi bagi yang melanggar. Pada ayat 2, 3 dan 4 hanya disebutkan bahwa CSR ”dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran”. PT yang tidak melakukan CSR dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai CSR ini baru akan diatur oleh Peraturan Pemerintah, yang hingga kini – sepengetahuan penulis, belum dikeluarkan.

Peraturan lain yang menyentuh CSR adalah UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pasal 15 (b) menyatakan bahwa ”Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.” Meskipun UU ini telah mengatur sanksi-sanksi secara terperinci terhadap badan usaha atau usaha perseorangan yang mengabaikan CSR (Pasal 34), UU ini baru mampu menjangkau investor asing dan belum mengatur secara tegas perihal CSR bagi perusahaan nasional.

Jika dicermati, peraturan tentang CSR yang relatif lebih terperinci adalah UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN. UU ini kemudiaan dijabarkan lebih jauh oleh Peraturan Menteri Negara BUMN No.4 Tahun 2007 yang mengatur mulai dari besaran dana hingga tatacara pelaksanaan CSR. Seperti kita ketahui, CSR milik BUMN adalah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

Dalam UU BUMN dinyatakan bahwa selain mencari keuntungan, peran BUMN adalah juga memberikan bimbingan bantuan secara aktif kepada pengusaha golongan lemah, koperasi dan masyarakat. Selanjutnya, Permen Negara BUMN menjelaskan bahwa sumber dana PKBL berasal dari penyisihan laba bersih perusahaan sebesar 2 persen yang dapat digunakan untuk Program Kemitraan ataupun Bina Lingkungan. Peraturan ini juga menegaskan bahwa pihak-pihak yang berhak mendapat pinjaman adalah pengusaha beraset bersih maksimal Rp 200 juta atau beromset paling banyak Rp 1 miliar per tahun (lihat Majalah Bisnis dan CSR, 2007)

Namun, UU ini pun masih menyisakan pertanyaan. Selain hanya mengatur BUMN, program kemitraan perlu dikritisi sebelum disebut sebagai kegiatan CSR. Menurut Sribugo Suratmo (2008), kegiatan kemitraan mirip dengan sebuah aktivitas sosial dari perusahaan, namun di sini masih ada bau bisnisnya. Masing-masing pihak harus memperoleh keuntungan.

Pertanyaannya: apakah kerjasama antara pengusaha besar dan pengusaha kecil yang menguntungkan secara ekonomi kedua belah pihak, dan apalagi hanya menguntungkan pihak pengusaha kuat (cenderung eksploitatif) bisa dikategorikan sebagai CSR?

Meskipun CSR telah diatur oleh UU, debat mengenai ”kewajiban” CSR masih bergaung. Bagi kelompok yang tidak setuju, UU CSR dipandang dapat mengganggu iklim investasi. Program CSR adalah biaya perusahaan. Di tengah negara yang masih diselimuti budaya KKN, CSR akan menjadi beban perusahaan tambahan disamping biaya-biaya siluman yang selama ini sudah memberatkan operasi bisnis.

Ada pula yang menyoal definisi dan singkatan CSR, terutama terkait hurup ”R” (Responsibility). Dalam Bahasa Inggris, “responsibility” berasal dari kata ”response” (tindakan untuk merespon suatu masalah atau isu) dan ”ability” (kemampuan). Maknanya, responsibility merupakan tindakan yang bersifat sukarela, karena respon yang dilakukan disesuaikan dengan ability yang bersangkutan. Menurut pandangan ini, kalau CSR bersifat wajib, maka singkatannya harus diubah menjadi CSO (Corporate Social Obligation).

Selain itu, kalangan yang kontra UU CSR berpendapat bahwa core business perusahaan adalah mencari keuntungan. Oleh karena itu, ketika perusahaan diwajibkan memerhatikan urusan lingkungan dan sosial, ini sama artinya dengan mendesak Greenpeace dan Save The Children untuk berubah menjadi korporasi yang mencari keuntungan ekonomi.

Kelompok yang setuju dengan UU CSR umumnya berargumen bahwa CSR memberi manfaat positif terhadap perusahaan, terutama dalam jangka panjang. Selain menegaskan brand differentiation perusahaan, CSR juga berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh license to operate, baik dari pemerintah maupun masyarakat. CSR juga bisa berfungsi sebagai strategi risk management perusahaan (Suharto, 2008).

Meskipun telah membayar pajak kepada pemerintah, perusahaan tidak boleh lepas tangan terhadap permasalahan lingkungan dan sosial di sekitar perusahaan. Di Indonesia yang masih menerapkan residual welfare state, manfaat pajak seringkali tidak dirasakan secara langsung oleh masyarakat kelas bawah, orang miskin dan komunitas adat terpencil. Oleh karena itu, bagi kalangan yang setuju UU CSR, CSR merupakan instrumen cash transfer dan sumplemen sistem ”negara kesejahteraan residual” yang cenderung gagal mensejahterakan masyarakat karena kebijakan dan program sosial negara bersifat fragmented dan tidak melembaga.

Disampaikan oleh

Bp. Edi Suharto dalam Round Table Discussion AAI 2008

Sumber :

http://blog.auditor-internal.com/?p=8

12 Februari 2009



CSR Pertamina Rp120 Miliar

PT Pertamina (Persero) pada tahun 2009 menyiapkan dana Rp120 miliar untuk program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, pelestarian lingkungan, perbaikan infrastruktur maupun bantuan untuk korban bencana alam.

Menurut Manajer CSR Pertamina Rusi Sastiawan, pihaknya berusaha agar dana CSR tersebut bisa tersalurkan secara maksimal, melalui program yang berkelanjutan dan program insidentil.

Program berkelanjutan yang dilakukan berupa pemberian bantuan kacamata untuk anak SD dan SMP, klinik gigi untuk anak SD, pembudidayaan tanaman jarak sekaligus pengembangan produk turunannya dan program peningkatan gizi balita dan ibu hamil serta pemberian sepeda untuk sekolah.

“Kami siapkan 1300 sepeda untuk diserahkan ke sejumlah sekolah di Pulau Jawa dan kemudian diberikan kepada murid yang membutuhkan,” ujarnya, Selasa (3/3) di Blora, Jateng.

Pemberian beasiswa, renovasi sekolah, perbaikan fasilitas olahraga di sekolah dan fasilitas komputer ke sejumlah kampus, merupakan bagian dari program CSR Pertamina.

Program berkelanjutan CSR Pertamina juga mencakup program penghijauan dengan memberikan 1000 alat biopori di wilayah DKI Jakarta.

Sedangkan untuk program yang insidentil yaitu dengan kegiatan seperti bantuan terkait dengan bencana alam. “Untuk program tersebut dialokasikan sebesar 30 persen dari dana CSR. Bahkan bisa lebih tergantung kondisi,” katanya. (*bo/an)


Sumber :

http://matanews.com/2009/03/03/csr-pertamina-rp120-miliar/

3 Maret 2009



CSR untuk Masa Depan Bangsa dan Dunia

Pengantar

Perusahaan mengejar laba memang sudah menjadi wataknya. Tetapi jika kemudian sebuah perusahaan juga ikut repot-repot melibatkan diri dalam suatu gerakan mencerdaskan bangsa melalui pemberian bantuan beasiswa, bukan berarti mereka sedang tidak butuh laba.

Perusahaan tersebut justru sedang mengejar laba yang sebenarnya, yang bukan sekedar selisih positif antara modal usaha dengan hasil usahanya, tetapi citra positif di mata publik yang bisa menjamin eksistensi dan kelangsungan usahanya. Laba yang semacam inilah yang belum banyak dipahami para pemilik perusahaan dan pengelola usahanya. Jika diibaratkan seperti orang yang bersedekah, maka tidak ada ceritanya perusahaan yang menjadi bangkrut karena bersedekah. Oleh karena itu patut didukung upaya-upaya dari dunia usaha yang melakukan “sedekah” melalui apa yang dinamakan corporate social responsibility (CSR). Ada beberapa pertanyaan yang bisa diajukan di sini, yakni apa itu CSR, mengapa perlu melakukan CSR, apa signifikansinya CSR di bidang pendidikan, dan mengapa sebaiknya bermitra?

Apa itu CSR?

Tidak ada pengertian tunggal mengenai konsep CSR tersebut. Akan tetapi setidaknya bisa diartikan bahwa CSR merupakan komitmen dari dunia usaha untuk menyumbang bagi pembangunan yang berkelanjutan, melalui bekerja dengan kalangan pekerjanya serta perwakilannya, komunitas lokal dan masyarakat luas untuk memperbaiki kualitas hidup sehingga tidak hanya menguntungkan bagi kepentingan bisnis mereka tetapi juga bagi kepentingan pembangunan.

Bentuk-bentuk kegiatan CSR sangat beragam, dari bentuknya yang paling sederhana seperti kegiatan karitatif yang sekedar memberikan bantuan uang atau barang langsung pulang hingga pada program yang komprehensif yang ditujukan kepada suatu komunitas atau masyarakat yang bersifat memberdayakan dan memerlukan perencanaan yang matang yang disertai monitoring dan evaluasi yang ketat. Program tersebut biasanya memakan waktu relative lama atau tahunan. Selain itu CSR juga bisa dimulai secara internal yang hanya mencakup karyawan beserta keluarganya seperti fasilitas kerja di atas standar, ruang perawatan bayi, beasiswa kepada anak-anak karyawan, dll. hingga yang bersifat eksternal yang ditujukan kepada komunitas atau masyarakat luas.

Meskipun belum ada peraturan khusus yang mewajibkannya, kecuali bagi BUMN-BUMN, tetapi bagi perusahaan yang menyadarinya mereka tidak perlu menunggu adanya peraturan yang mewajibkannya. Karena CSR ini sebetulnya menyangkut kepentingan mereka sendiri di mata masyarakat. Selama ini secara tradisional merupakan hal yang wajar jika ada perusahaan-perusahaan yang memberikan sumbangan kepada panti-panti sosial atau korban bencana dan hal itu banyak dilakukan. Akan tetapi yang menjadikan kegiatan tersebut sebagai strategi perusahaan, masih sangat terbatas. Begitu pula dari segi pola pemberian bantuan belum banyak yang mengarah pada pola yang terprogram yang bertujuan untuk memberdayakan kelompok sasarannya atau membuka akses terhadap pelayanan publik.  
Mengapa muncul CSR ?

Menurut Dr. David C. Korten, professor di Sekolah Bisnis Harvard, dunia bisnis selama setengah abad terakhir telah menjelma menjadi institusi paling berkuasa di atas planet ini. “Institusi yang dominan, di masyarakat mana pun, harus mengambil tanggungjawab untuk kepentingan bersama… Setiap keputusan yang dibuat, setiap tindakan yang diambil, haruslah dilihat dalam kerangka tanggungjawab tersebut,” tandasnya. Apa yang dilukiskan Korten, sebetulnya sejak lama telah menjadi kesadaran bersama di banyak negara tentang betapa potensialnya pengaruh sepak terjang perusahaan atas masyarakatnya. Kekuasaan terpusat di tangan korporasi bisnis modern semakin memperlihatkan bahwa setiap tindakan yang diambil korporasi membawa dampak yang nyata terhadap kualitas kehidupan manusia – terhadap individu, masyarakat, dan seluruh kehidupan di bumi ini. Antara lain dari fenomena inilah kemudian muncul wacana tanggungjawab social perusahaan atau CSR.

Gagasan CSR menekankan bahwa tanggungjawab perusahaan bukan lagi sekedar kegiatan ekonomi (menciptakan profit demi kelangsungan usaha), melainkan juga tanggungjawab social dan lingkungan. Dasar pemikirannya, menggantungkan semata-mata pada kesehatan financial tidaklah menjamin perusahaan akan tumbuh secara berkelanjutan. Di berbagai tempat, kenyataan berkali-keli memperlihatkan, perusahaan yang hanya mau mengeruk keuntungan financial serta mengabaikan tanggungjawab social dan lingkungan, bukan saja mendapat tentangan dari warga masyarakat sekitar, tetapi juga tekanan dahsyat dari LSM-LSM yang sepak terjangnya tak mengenal batas wilayah negara.

Tekanan dari stakeholder (pemangku kepentingan) terhadap perusahaan untuk menerapkan progam CSR semakin gencar. Yang menggembirakan, selama beberapa tahun terakhir semakin banyak korporasi yang mulai sadar bahwa menerapkan CSR merupakan investasi yang baik untuk pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis mereka. Artinya, CSR bukan lagi dilihat sebagai sentra biaya (cost centre) melainkan sentra laba (profit centre) di masa mendatang.  
CSR di Bidang Pendidikan

Pilihan program CSR di Indonesia sangatlah beragam, hal itu disesuaikan dengan permasalahan yang muncul di masyarakat dan tentunya pertimbangan dari perusahaan yang menerapkan program CSR itu sendiri. Salah satunya adalah CSR pada bidang pendidikan, yang merupakan salah satu hak dan kebutuhan anak Indonesia. Pertimbangannya adalah anak Indonesia adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa Indonesia yang memiliki peran strategis dalam kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Mereka tidak hanya merupakan masa depan bangsa, tetapi juga masa kini dari bangsa Indonesia.

Agar setiap anak Indonesia kelak mampu memikul tanggungjawab masa depan bangsa Indonesia, dan agar generasi sekarang bangsa Indonesia mendukung pencapaian cita-cita masa depan Indonesia, maka setiap anak tanpa terkecuali harus terlindungi dan terpenuhi segala yang menjadi haknya, seperti hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, terlindungi dari segala perlakuan salah, serta hak untuk mengeluarkan pendapatnya dan didengarkan suaranya.

Dalam kenyataan kita melihat jutaan anak Indonesia berada dalam kondisi terpuruk dan butuh tindakan penyelamatan segera dan berkelanjutan. Hak-hak mereka banyak dilanggar dan tidak terlindungi atau terpenuhi, salah satunya adalah hak untuk memperoleh pendidikan, seperti yang sudah ditegaskan dalam UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak pasal 9 ayat 1: Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Data yang ada menunjukkan betapa berat masalah pendidikan yang dihadapi Negara Indonesia, seperti yang terlihat dalam table berikut.  


PERMASALAHAN PENDIDIKAN DI INDONESIA

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Data tahun 2001, dari 26,2 juta anak usia 0-6 tahun baru sekitar 7,3 juta anak (28%) yang telah menerima PAUD

2. Angka Partisipasi Data tahun 2001/2002, masih ada 25,7% anak usia 13-15 tahun yang belum mendapatkan layanan pendidikan SMP/MTs

3. Angka Mengulang Kelas Data tahun 2001/2002, tingkat SD mencapai 5,4%, tingkat SMP/MTs 0,44%

4. Angka Putus Sekolah Data tahun 2001/2002, sebesar 2,66% untuk tingkat SD/MI

5. Angka Kelulusan Data tahun 2001/2002, sebesar 97% untuk SD/MI dan 95% untuk SMP/MTs

6. Angka Melanjutkan Data tahun 2001/2002, sebesar 70,5% untuk lulusan yang melanjutkan ke tingkat SMP/MTs

7. Kondisi Gedung Sekolah Hingga tahun 2002, gedung SD/MI yang berada dalam kondisi baik hanya 42,8%, selebihnya rusak berat dan ringan. Untuk SMP, sekitar 85,8% dalam kondisi baik

Sumber : PNBAI 2015, 2004  


CSR dan Kemitraan 

Sedemikian buruknya kondisi pendidikan yang menjadi hak dan kebutuhan anak Indonesia ini, sehingga tidak cukup hanya pemerintah saja yang bisa melindunginya. Begitu juga jika pihak korporasi ingin melibatkan diri dalam mengatasi masalah tersebut, mereka tidak cukup dengan bergerak sendiri. Keterlibatan semua pihak tersebut, meskipun bisa dilakukan secara sendiri-sendiri, namun akan lebih efektif jika dilakukan secara bersama-sama dalam sebuah bentuk kerjasama.

Untuk itu kemitraan antar berbagai pihak, yakni para pemangku kepentingan (stakeholders) menjadi sangat penting dalam upaya kemanusiaan yang sekaligus upaya kebangsaan ini. Salah satunya adalah kemitraan dalam bidang pendidikan, seperti yang dilakukan oleh Indofood/Kalbe Farma/Agung Auto Mall/Bank Niaga dengan Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI) yang didukung oleh instansi pemerintah terkait yakni Departemen Pendidikan Nasional beserta seluruh jajarannya.

Pentingnya kemitraan tercermin dalam pendekatan yang dipakai dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs), yakni :

(1) Pendekatan holistik,

(2) Hubungan yang sinergistik dan

(3) Pendekatan multi-stakeholder antara pemerintah, dunia usaha dan civil society. Pendekatan holistik mensyaratkan pemahaman yang utuh terhadap suatu permasalahan, yang ditinjau dari berbagai sudut pandang, sehingga pemecahan masalah yang ditawarkan juga berdasarkan pada sudut-sudut pandang tersebut. Hubungan yang sinergistik juga memberi arti bahwa sumberdaya-sumberdya yang dimiliki dan upaya-upaya yang dilakukan untuk menjawab permasalahan tidak terpisah satu sama lain melainkan saling memperkuat satu sama lain. Kedua pendekatan tersebut dalam implementasinya terlihat dalam pendekatan multi-stakeholder antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat sipil. Sedangkan dalam deklarasi Dunia yang Layak bagi Anak, pentingnya kemitraan juga dibahas tersendiri dalam bab III Rencana Aksi, khususnya mengenai Kemitraan dan Partisipasi, yakni pada : - butir

(5): LSM dan organisasi-organisasi kemasyarakatan akan dibantu dalam pekerjaannya dam harus disusun mekanismenya, di mana perlu, untuk mempermudah partisipasi masyarakat madani dalam hal-hal yang menyangkut anak-anak. Para pelaku masyarakat madani memiliki peran khusus dalam meningkatkan dan mendukung perilaku positif serta menciptakan suatu lingkungan yang kondusif bagi kesejahteraan anak; - butir

(6): sektor swasta dan badan-badan usaha punya keharusan memberikan sumbangan khusus, mulai dari penggunaan dan ketaatan pada praktek-praktek yang memperlihatkan tanggungjawab sosial guna menyediakan sumberdaya, termasuk sumber-sumber pembiayaan inovatif dan perbaikan masyarakat yang bermanfaat bagi anak-anak.  

Penutup 

Program Peduli Pendidikan yang merupakan program CSR dari .... yang dilakukan secara kemitraan ini bukan saja merupakan usaha yang mulia seperti usaha kedermawanan yang lain, tetapi ternyata juga memiliki dasar pertimbangan yang kontekstual baik di tingkat nasional yakni demi meningkatkan kualitas pendidikan anak untuk masa depan bangsa, maupun di tingkat internasional yakni, yakni demi tercapainya Tujuan Pembangunan Milenium.


Sumber:
Setiadi Agus A, pemerhati masalah CSR

http://www.ykai.net/index.php?view=article&id=103%3Acsr-untuk-masa-depan-bangsa-dan-dunia-&option=com_content&Itemid=121



CSR Bantu Perusahaan Tetap Hidup

CSR (Corporate Social Responsibility) adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut) sebagai bentuk tanggungjawab mereka terhadap sosial/lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada.

Contoh bentuk tanggungjawab itu bermacam-macam, mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk desa/fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada. 

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan fenomena strategi perusahaan yang mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan stakeholder-nya. CSR timbul sejak era dimana kesadaran akan sustainability perusahaan jangka panjang adalah lebih penting daripada sekedar profitability. 

Seberapa jauhkah CSR berdampak positif bagi masyarakat ?


CSR akan lebih berdampak positif bagi masyarakat; ini akan sangat tergantung dari orientasi dan kapasitas lembaga dan organisasi lain, terutama pemerintah. Studi Bank Dunia (Howard Fox, 2002) menunjukkan, peran pemerintah yang terkait dengan CSR meliputi pengembangan kebijakan yang menyehatkan pasar, keikutsertaan sumber daya, dukungan politik bagi pelaku CSR, menciptakan insentif dan peningkatan kemampuan organisasi.

Untuk Indonesia, bisa dibayangkan, pelaksanaan CSR membutuhkan dukungan pemerintah daerah, kepastian hukum, dan jaminan ketertiban sosial.

Pemerintah dapat mengambil peran penting tanpa harus melakukan regulasi di tengah situasi hukum dan politik saat ini. Di tengah persoalan kemiskinan dan keterbelakangan yang dialami Indonesia, pemerintah harus berperan sebagai koordinator penanganan krisis melalui CSR (Corporate Social Responsibilty).

Pemerintah bisa menetapkan bidang-bidang penanganan yang menjadi fokus, dengan masukan pihak yang kompeten. Setelah itu, pemerintah memfasilitasi, mendukung, dan memberi penghargaan pada kalangan bisnis yang mau terlibat dalam upaya besar ini. Pemerintah juga dapat mengawasi proses interaksi antara pelaku bisnis dan kelompok-kelompok lain agar terjadi proses interaksi yang lebih adil dan menghindarkan proses manipulasi atau pengancaman satu pihak terhadap yang lain.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang dikenal dengan Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan strategi bisnis perusahaan agar tetap hidup dalam masyarakat. Sebab, dengan CSR, perusahaan berharap akan mendapat keuntungan investasi di masa mendatang.

Menurut Direktur CSR Universitas Trisakti Maria R Nindita Radyanti, CSR adalah investasi perusahaan dalam jangka panjang dan merupakan strategis sesuai bisnis intinya.

"Bukan hanya sekedar alat public relation maupun marketing, tapi sebagai rangkaian manajemen produksi, sumberdaya hingga pemasaran," katanya pada penyampaian pendapat ahli di sidang uji materiil pasal 74 UU no.40/2007 tentang Perseroan Terbatas di Mahkamah Konstitusi 3 Februari 2009.

Prinsipnya kata dia, dalam mengambil keputusan perusahaan bertujuan mencapai kesejahteraan internal dulu baru kemudian menyebarkan kesejahteraan di luar. "Di sini, CSR merupakan kegiatan sukarela (voluntary) kepada masyarakat di luar perusahaan," tutur Maria.

Maria yang merupakan saksi ahli dari pemohon yakni Kadin, HIPMI dan IWAPI pada uji materiil ini membeberkan penerapan CSR di luar negeri berbeda dalam hal law inforcement-nya.

"Di beberapa negara, CSR dilakukan untuk kelancaran bisnis dan harus dilaporkan sebagai bentuk pengawasan," katanya sembari menambahkan pengawasan CSR di Indonesia yang lebih ketat berasal dari lembaga swadaya masyarakat (NGO) ketimbang pemerintah.

Pendapat serupa dikemukakan saksi ahli lainnya dari Mirror Commitee Maria Diana Nurani. Kata dia, jika pengawasan dilakukan ketat tidak ada celah bagi perusahaan untuk mengklaim sudah memberikan manfaat bagi masyarakat.

Nurani mengatakan, CSR merupakan strategi perusahaan dalam meningkatkan penghargaan masyarakat kepada perusahaan, membangun ciri khas (brand), dan kapasitas produksi yang berkelanjutan.

Dia menambahkan, penerapan CSR berdasarkan ISO 26.000 yang dipakai sebagai standar banyak negara. Konsep CSR disusun berbagai pemangku kepentingan (multi stakeholder) berdasarkan hukum yang berlaku sesuai kultur dan kondisi masyarakat.

Pakar dari pemohon lainnya yakni Ahli Hukum Internasional Prof Hikmanto menuturkan, pelaksanaan CSR tidak perlu ada intervensi pemerintah sebab sifatnya yang sukarela dan termasuk komitmen perusahaan.

Dia berpendapat, CSR tidak boleh dilakukan pada satu jenis perusahaan melainkan bidang usaha dan industri tertentu. "CSR perlu dilakukan untuk sektor tertentu dan industri yang berkaitan dengan bidang tertentu tidak hanya perseroan terbatas," ujar Hikmanto

Sehingga, kata dia, tidak ada kasus di mana perseroan terkena sanksi, tapi di perusahaan umum sejenis tidak terkena sanksi. Hikmanto juga mempertanyakan komitmen pengawasan Dephukham karena tidak ada lembaga khusus yang mengurusi pengawasan CSR.

Menurut Hikmanto, pemberlakuan CSR memerlukan prasyarat dan bertahap.

Dia juga membeberkan, sebelum semua memberlakukan, harus ada studi keilmiahan dahulu apakah CSR sudah bisa diterapkan. Hikmanto berpendapat, agar CSR dilakukan per sektor atau melalui keputusan menteri negara BUMN. (fn/vs/uk)


Sumber :

http://www.suaramedia.com/ekonomi-bisnis/strategi-bisnis/19191-csr-bantu-perusahaan-tetap-hidup.html

24 Maret 2010


Mengintip CSR di Indonesia

Polemik meruyak di sejumlah milis beberapa waktu lalu. Pemicunya, ada perusahaan kamera yang mendonasikan produknya ke sebuah lembaga ketahanan nasional.

Dalam press release perusahaan itu disebutkan bahwa sumbangan tersebut merupakan aktivitas Corporate Social Responsilibity (CSR). Klaim itu rupanya menuai banyak tanggapan, yang intinya mengatakan kegiatan tersebut tak layak disebut CSR atau CSR yang salah.

Berangkat dari kasus kecil di atas, sejatinya agak sulit mendiskripsikan yang namanya CSR, apalagi jika penilaiannya layak atau tidak, benar atau salah.

Jauh sebelum istilah CSR dikenal, sejumlah perusahaan memang sudah mengandalkan program sosial sebagai program komunikasinya, melalui community relations/community development program.

Cara itu umumnya dilakukan oleh perusahaan yang berbasis alam, seperti OGM (oil gas mining), perkebunan, pabrik-pabrik yang menghasilkan limbah, dan sebagainya. Merekalah yang selama ini gencar melakukan community relations. Bahkan sebagian besar anggaran komunikasinya adalah untuk CSR.

Perkembangan bisnis dan tuntutan global agar dunia usaha menjalankan bisnis secara sehat dan etis membuat kegiatan sosial pun makin beragam wujudnya. Mulailah industri-industri ”ringan” memasukkan CSR dalam program kampanye perusahaan.

Contoh yang paling terkenal adalah The Body Shop. Pendirinya, Anita Roddick, sejak awal memang mengaplikasikan ”green concept” dalam perusahaan penghasil kosmetik ini.

Saat ini, tuntutan untuk melakukan CSR makin tinggi termasuk perusahaan di Indonesia, terutama ketika hendak go global atau sekadar menjalin kerja sama dengan perusahaan dari negara maju. Biasanya yang ditanyakan oleh calon mitra bisnis adalah apa saja program CSR yang sudah dilakukan. Ibaratnya CSR sudah menjadi semacam stimulan bisnis saat akan bekerja sama dengan perusahaan dari negara maju.

Lalu bagaimana aplikasi CSR yang sesuai untuk industri-industri ”ringan”, yang notenebe bukan pencemar lingkungan, seperti perusahaan berbasis teknolog informasi, telekomunikasi atau perbankan/keuangan?

Seperti digagas Philip Kotler dan Nancy Lee dalam bukunya berjudul Corporate Social Responsibility, sejatinya CSR merupakan instrumen penting dalam menunjang strategi perusahaan, yakni pencapaian citra yang diinginkan serta tujuan komersial. Oleh sebab itu, aplikasinya memang harus ”nyambung” dengan strategi bisnis yang ada, entah itu corporate social responsibility, corporate citizenship, community development, community giving, atau community involvement.

CSR ala Kotler dan Lee

Dalam CSR konsep Kotler dan Lee disebutkan ada 6 opsi. Pertama, cause promotion. Perusahaan mensponsori sebuah kegiatan sosial yang sedang jadi perhatian masyarakat, untuk meningkatkan citra perusahaan. Misalnya, fun walk, gerakan hijau, atau soal endemi flu burung. Atau bisa saja seperti yang dilakukan perusahaan telekomunikasi XL yang menyediakan fasilitas telepon gratis di lokasi-lokasi bencana alam. Contoh lain, Unilever yang mendukung kampanye hijau.

Contoh yang ekstrem adalah PT Djarum. Perusahaan rokok ini habis-habisan melakukan CSR di bidang bulutangkis; mendirikan sekolah bulutangkis, membuat klub, memberikan beasiswa, dan rutin melakukan aneka lomba dan mensponsori berbagai acara bulutangkis baik nasional maupun internasional.

Meski tak ada korelasi antara produk (rokok) dengan olahraga (prestasi), tapi orang dengan gampang bisa membaca aktivitas Djarum rersebut. Bulu tangkis adalah salah satu cabang olah raga yang menjadi kebanggaan Indonesia, yang sampai saat ini prestasinya masih punya pomor di dunia internasional. Dan Kudus (Djarum) adalah salah satu sumber pemain bulu tangkis yang berkelas.

Kedua, cause-related marketing, dalam bentuk sumbangan (persentase) hasil penjualan untuk didonasikan. Ini paling banyak dilakukan perusahaan-perusahaan di Indonesia. Misalnya, persentase dari hasil SMS pelanggan selama kurun waktu tertentu didonasikan untuk kepentingan pendidikan.

Contoh lain pernah dilakukan oleh produsen sabun, makanan, dan masih banyak lagi. Selain relatif lebih mudah, cara ini sekaligus melibatkan pelanggan. Ada unsur emotional relationship yang bisa dikembangkan antara produsen dan pelanggan, dimana melalui program ini, kedua belah pihak terlibat dalam sebuah program sosial.

Ketiga, corporate social marketing. Dalam konteks ini perusahaan biasanya berupa kampanye untuk perubahan perilaku masyarakat. Bisa untuk tujuan meningakatkan kesadaran akan hidup sehat, pemeliharaan lingkungan, dan lainnya. Gerakan cuci tangan yang dilakukan oleh sebuah produsen sabun, bertujuan membiasakan masyakarat mencuci tangan sebelum melakukan pelbagai aktifitas. Katakanlah kampanye ”Internet sehat” yang dilakukan dalam konteks untuk membawa masyarakat agar bisa memanfaatkan Internet secara sehat.

Keempat, corporate philanthropy. Ini yang paling jamak. Perusahaan memberikan donasi bagi masyarakat yang memerlukan. Belakangan, konteks donasi ini dilakukan secara lebih strategis. Artinya, philantropy dilakukan untuk mendukung tujuan bisnis perusahaan. Seperti perusahaan ICT memberikan donasi berupa fasilitas internet gratis di sebuah desa. Ini bisa dikolaborasikan dengan bentuk ketiga di atas, di mana donasi ini dimanfaatkan untuk membiasakan masyarakat menggunakan Internet, misalnya.

Kelima, community volunteering. Saat ini sudah banyak perusahaan yang mengalokasikan sekian jam/per tahun dari jam kerja karyawannya untuk pekerjaan sosial. Kegiatan ini dihitung dalam KPI (key perfomance indicator) setiap karyawan. Karyawan bisa melakukan kerja probono, sebagai sukarelawan, misalnya.

Keenam, social responsible business practices. Intinya mengadopsi praktek bisnis yang sesuai dengan isu sosial yang terjadi. Contohnya, perusahaan eceran yang mulai menggunakan kertas daur ulang untuk kemasan produknya.

Enam pendekatan di atas bisa menjadi acuan bagi perusahaan yang ingin menyertakan CSR sebagai bagian operasional bisnisnya. Tentunya, apapun inisitif yang dipilih harus disesuikan dengan visi dan sasaran perusahaan. Sebab, menurut Kotler, patokan kesuksesan sebuah CSR adalah kemampuannya menunjang pencapaian strategi dan tujuan perusahaan.

Nah, tantangannya adalah bagaimana perusahaan mampu secara cerdik memilih fokus program CSR dan bisa menjadikannya “kendaraan” untuk merangkul pelanggan di masa depan. Karena, secara sederhana, CSR akan sangat powerfull untuk membangun pasar masa depan. Membangun citra sekarang, dan memanen hasilnya kemudian adalah pola kerja CSR. Bukan sebaliknya.


Sumber :

Ventura Elisawati

http://vlisa.com/2008/04/07/mengintip-csr-di-indonesia/

7 April 2008

CSR Bukan Sekadar Promosi

Kisah sukses bisnis produsen kosmetik The Body Shop tak lain adalah kisah sukses entitas bisnis untuk membangun kepercayaan publik melalui implementasi tanggung jawab sosial perusahaan.

Didirikan tahun 1976 di Inggris, The Body Shop kini melayani lebih dari 77 juta pelanggan di 55 negara. Survei yang dilakukan Booth-Harris Trust Monitor (2001) menunjukkan mayoritas konsumen akan meninggalkan suatu produk yang mempunyai citra buruk atau diberitakan negatif.

Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) berupa kegiatan filantropi dan pengembangan komunitas, umumnya dikemas untuk mengupayakan citra positif alias promosi.

Lebih jauh dari sekadar promosi, semakin berkembang pula pandangan bahwa keunggulan bersaing bisa dihasilkan dengan memadukan berbagai pertimbangan sosial dan lingkungan dalam strategi bisnis.

Philip Kotler dan Nancy Kotler dalam Corporate Social Responsibility, Doing the Most Good for Your Company and Your Cause (2005), secara praktis menunjukkan, bagaimana perusahaan memaksimalkan tingkat pengembalian investasi melalui sejumlah kegiatan dan inisiatif sosial yang berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungannya.

Akan tetapi, Maria Nindita Radyati, kandidat doktor pada University of Technology Sydney yang sedang mendalami CSR mengingatkan, tujuan akhir pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan adalah menempatkan entitas bisnis dalam upaya pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, tanggung jawab sosial itu seharusnya menginternalisasi pada semua bagian kerja pada suatu pekerjaan.

"CSR itu seharusnya merupakan keputusan strategis perusahaan sejak awal dari mendesain produk yang ramah lingkungan, hingga pemasaran, dan pengolahan limbah. Selain itu, secara eksternal CSR juga memastikan jangan sampai perusahaan justru mengurangi kesejahteraan masyarakat di lingkungan sekitarnya," ujar Nindita. Artinya, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan perlu diupayakan di lingkungan internal dan eksternal. Pada lingkungan internal, perusahaan misalnya bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, memerhatikan kesejahteraan karyawan, serta menjalankan manajemen yang beretika.

Terkait pelaksanaan CSR pada lingkungan eksternal perusahaan, Konosuke Matsushita, pendiri Matsushita Electric, mengemukakan, perusahaan yang mengolah sumber daya alam maupun sumber daya manusia pada hakikatnya adalah milik publik serta bertanggung jawab untuk memberi manfaat pada masyarakat.

Pelaku bisnis membutuhkan dukungan lingkungannya. Oleh karena itu, sikap responsif terhadap kebutuhan lingkungan menjadi keharusan. Selain tuntutan lingkungan yang tertera pada regulasi, tidak bisa diabaikan pula tuntutan lingkungan yang tidak secara langsung disebutkan dalam peraturan publik.


Tergantung pada lingkungan

Meluasnya tuntutan publik serta menguatnya kesadaran pelaku usaha untuk menjalankan CSR, antara lain, tampak pada dibentuknya World Business Council for Suistainable Development (WBCSD).

Sebanyak 180 perusahaan internasional dari 35 negara berkoalisi dalam organisasi itu. Perusahaan-perusahaan ini bergabung dengan komitmen mencapai pembangunan berkelanjutan, melalui pertumbuhan ekonomi, keseimbangan ekologi, dan kemajuan sosial.

Albert Fry yang pernah menjadi salah seorang manajer pada WBCSD menyatakan, pada dasarnya musuh terbesar bagi lingkungan adalah kemiskinan.

Jika pada suatu kawasan yang kaya sumber daya alam, beroperasi perusahaan internasional yang meraup keuntungan besar, tetapi masyarakat di lingkungan sekitarnya didera kemiskinan, tentu terjadi ketidakadilan sosial yang perlu diluruskan. Ironi demikian juga terjadi pada beberapa kawasan kaya sumber daya alam di Indonesia, seperti Papua dan Kalimantan.

Nindita berpendapat, untuk menciptakan keadilan sosial, dibutuhkan kerja sama antara perusahaan, pemerintah, dan komunitas yang mencakup masyarakat dan organisasi nonpemerintah. Pertanyaannya, di kawasan-kawasan kaya negeri ini yang rakyatnya miskin itu, bisakah perusahaan, pemerintah, dan komunitas bekerja sama sebagai mitra yang dapat saling memercayai?

Mengutip laporan penelitian terbaru pada Journal Compilation, terbitan Blackwell Publishing, Mei 2006, Nindita menjelaskan, aktivitas CSR di Inggris dinilai jauh lebih maju dibandingkan kegiatan serupa di Amerika Serikat. Inggris memberlakukan aturan yang lebih jelas untuk melakukan pelaporan kegiatan CSR. Tidak demikian halnya dengan Amerika Serikat.

Penelitian itu menunjukkan, kesadaran perusahaan-perusahaan di Inggris untuk melakukan CSR lebih terdorong karena kontrol aktif dari para pemangku kepentingan yakni karyawan, pimpinan manajemen, pemilik perusahaan, konsumen, pemerintah, lembaga nonpemerintah, dan perguruan tinggi.

Para pemegang saham, misalnya, meyakini keunggulan kompetitif untuk berinvestasi pada perusahaan yang aktif menjalankan kegiatan CSR, sedangkan pimpinan manajemen terdorong oleh norma etika bisnis.


Di Indonesia

Bagaimana tanggung jawab sosial perusahaan-perusahaan di Indonesia? Kerusakan lingkungan terus-menerus meluas di negeri ini, kemiskinan, dan pengangguran terus bertambah. Kemelut tersebut menjadi tantangan bersama yang harus dijawab pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat.

Ernst & Young meyakini, prinsip-prinsip kewirausahaan yang membuat pelaku usaha mampu mengatasi kerumitan prosedur birokrasi dan berkelit dari tekanan dan tantangan pasar seharusnya dapat diaplikasikan untuk mengatasi masalah-masalah sosial.

Uniknya, sepanjang penyelenggaraan program penghargaan Ernst & Young Entrepreneur of the Year, komitmen terhadap perbaikan lingkungan sosial diidentifikasi sebagai karakter yang menonjol pada pengusaha-pengusaha sukses di berbagai negara.

Oleh karena itu, mulai tahun ini Ernst & Young menambahkan satu kategori dalam program penghargaannya, yakni Social Entrepreneur of the Year. Tentu saja tujuannya untuk mendorong para pengusaha untuk berlomba-lomba dengan komitmen penuh untuk melaksanakan tanggung jawab sosialnya.

Akan tetapi, potensi dunia bisnis untuk menjalankan perubahan sosial melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial tidak dapat tercapai optimal jika aturan tidak ditegakkan, bahkan oleh penegak hukum. Kemitraan antara pemerintah, dunia usaha, dan komunitas hanya dapat berjalan jika ada kepercayaan dan sikap keterbukaan.(Nur Hidayati)

Sumber:

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0609/01/teropong/2921326.htm

Pahami Komunitas Penuhi CSR

Oleh A.B. Susanto – Jakarta Consulting Group

CSR telah masuk dalam undang-undang mengenai PT. Walaupun PP mengenai pelaksanaannya belum juga rampung, tetapi akan mengikat perusahan untuk menata kegiatannya mengenai CSR. Perusahaan dihadapkan dengan dua kemungkinan: melaksanakan CSR ala kadarnya sekadar untuk memenuhi amanat UU, atau menjalankan upaya CSR yang serius untuk menarik manfaatnya. Salah satu manfaat nyata adalah sertifikasi ISO 26000 tentang CSR, yang rencananya dirilis tahun depan.

Tampaknya apa yang tercantum dalam UU, masih menggunakan konsep CSR yang lebih sempit ketimbang apa yang dimaksud dalam ISO 26000, yang cakupannya lebih luas dan merujuk pada definisi mutakhir mengenai CSR. Dalam definisi genre terbaru, CSR setidaknya mencakup empat aspek NSWE (natural, social, welfare, environment). Dalam ISO 26000 terdapat tujuh inti subyek CSR, yaitu Organizational governance, hak asasi manusia, praktik ketenagakerjaan, lingkungan, fair operating practice, isu konsumen dan pengembangan dan pelibatan komunitas.

Dalam UU, definisi CSR tampak lebih menitikberatkan pengembangan komunitas, terkait dengan perusahaan yang bersangkutan dengan sumber daya alam. Memang komunitas sekitar merupakan pemangku kepentingan primer, karena mereka merupakan kelompok yang terdampak langsung dari aktivitas perusahaan.
Memahami komunitas

Kenyataannya, tidak setiap aktivitas CSR disambut hangat komunitas sekitar. Banyak yang dengan sinis mengatakan bahwa alih-alih membantu, perusahaan justru menyusahkan masyarakat.

Hal ini sering kali berakar dari kegagalan perusahaan memahami karakteristik yang dimiliki sebuah komunitas. Padahal, pemahaman ini penting agar aktivitas CSR yang dijalankan tepat sasaran sehingga efektivitas terjaga. Komunitas yang berbeda sudah tentu mensyaratkan pola pendekatan yang berbeda. Setiap komunitas mempunyai ekspektasi dan pola hubungan sosial yang khas.

Namun, secara umum kita dapat memilah menjadi tiga kelompok: pramodern, modern, dan pascamodern. Komunitas pramodern adalah komunitas yang masih memegang teguh etika, tata cara, tradisi dan kebiasaan lama yang telah berlangsung turun-temurun.

Komunitas pramodern ini masih banyak dijumpai, terutama di wilayah-wilayah yang terisolasi dan belum tersentuh peradaban modern. Bila ingin menjadikan kelompok ini sebagai sasaran aktivitas CSR, perusahaan terlebih dahulu harus memahami nilai-nilai serta tradisi yang mereka praktikkan. Bila tidak, akan muncul protes dan sikap-sikap permusuhan.

Kelompok kedua, komunitas modern, telah lebih rasional dalam mempertimbangkan sesuatu. Peranan ilmu pengetahuan dan paham individualisme semakin meningkat, termasuk kesadaran bahwa setiap orang memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menentukan nasib sendiri. Kelompok ini bersifat birokratis, ditandai aneka peraturan-peraturan kemasyarakatan dan ketergantungan pada seorang "ahli" sebagai pemimpin.

Sementara dalam komunitas pascamodern, individualisme semakin menonjol. Setiap orang memiliki privasi, sehingga komunikasi antaranggota tidak seintensif seperti dua kelompok sebelumnya. Persaingan menjadi tak terhindarkan. Agar mampu bersaing, setiap orang berlomba-lomba mengejar kesempatan meningkatkan pendidikan, keterampilan, dan jejaring. Setiap pemecahan masalah menjadi subjektif dan relatif, dalam arti setiap orang akan memiliki sudut pandang masing-masing. Apa yang dianggap baik bagi seseorang boleh jadi dianggap buruk bagi orang lain. Dengan kata lain, etika sifatnya lebih situasional. Kekuasaan dipegang oleh mereka yang memiliki jejaring luas serta mampu mengatasi ketidakpastian.

Perusahaan harus memastikan ke dalam kelompok manakah komunitas yang akan menjadi sasaran aktivitas tanggung jawab sosialnya. Sebagai contoh, memberi bantuan uang tunai demi membantu komunitas pramodern di daerah terpencil boleh jadi tidak terlalu efektif, mengingat mereka merasa belum memerlukan fasilitas modern yang biasa dimiliki masyarakat perkotaan. Barangkali yang lebih cocok adalah membangun sistem pengairan sederhana.

Pada komunitas modern, boleh jadi yang lebih sesuai adalah aktivitas dalam bidang pendidikan. Hal ini karena masyarakat semakin sadar akan pentingnya pendidikan guna meningkatkan kualitas hidup mereka. Dalam komunitas ini, perusahaan dapat memberikan bantuan bagi lembaga pendidikan atau para peserta didik.

Untuk komunitas pascamodern, pengaruh globalisasi sangat kuat. Keterikatan dengan nilai-nilai serta tradisi yang sifatnya turun-temurun makin melemah. Beragam nilai masuk ke dalam komunitas sebagai hasil kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini memunculkan aneka sudut pandang terhadap berbagai masalah dan situasi yang terjadi di masyarakat. Situasi seperti ini mengharuskan perusahaan menentukan skala prioritas.

Kasus HeidelbergCement yang beroperasi di Rumania dapat menjadi pelajaran pentingnya pemahaman terhadap komunitas yang menjadi sasaran aktivitas CSR. HeidelbergCement adalah salah satu produsen semen terbesar di dunia yang bermarkas di Heidelberg, Jerman yang juga masuk ke Indonesia melalui Indocement.

Aktivitas CSR HeidelbergCement di Rumania berfokus pada tiga hal, yakni perbaikan kawasan perkotaan di Rumania, penyediaan bahan bangunan dan bantuan keuangan bagi komunitas lokal, dan penyediaan bahan bangunan bagi kawasan yang tertimpa bencana.

Namun, aktivitas tersebut kurang mendapat sambutan hangat. Apa yang dilakukan kurang sesuai dengan ekspektasi masyarakat Rumania, yang menurut hasil sebuah penelitian lebih peduli pada masalah inflasi, pengangguran, pertanian dan bantuan bagi masyarakat perdesaan, korupsi, tunjangan sosial bagi warga lanjut usia, dan kenakalan remaja. Reputasi perusahaan bahkan tercoreng dengan terbongkarnya praktik pengaturan harga ilegal.

Pemahaman yang tepat mengenai komunitas yang akan menjadi sasaran akan menjadikan aktivitas CSR bermanfaat, baik bagi komunitas yang dituju maupun bagi perusahaan sendiri.


Sumber :

Bisnis.Com, 7 Agustus 2009, dalam :

http://www.pertamina-ep.com/id/berita-terkini-dari-industri/2009/08/12/pahami-komunitas-penuhi-csr

12 Agustus 2009

Dilema CSR Perusahaan Rokok, Tolak atau Terima ?




Apakah CSR yang dilakukan perusahaan rokok merupakan tanggung jawab sosial yang tutus atau sekadar membangun citra sebagai perusahaan yang peduli?


Tanpa menghiraukan peluh yang membanjiri wajahnya, Widowati tampak tetap bersemangat menceritakan perkembangan UMKM binaan HM Sampoerna. Saat itu sedang berlangsung Pusat Pelatihan Kewirausahaan (PPK) Sampoerna Expo 2009 Ji Sukorejo, Pasuruan, Jawa Timur.

Sudah dua tahun terakhir Widowati bergabung dengan Divisi Community Development HM Sampoerna yang berbasis di Pasuruan. Sejak lulus dari Institut Pertanian Bogor, perempuan berambut pendek ini memang sudah malang melintang di bidang pemberdayaan masyarakat, Ia menyadari banyak juga rekannya yang berlatar belakang aktivis mengkritik pilihannya bekerja di perusahaan rokok.

"Buat saya yang terpenting yang saya kerjakan ini baik. Tidak ada bedanyaketika saya di LSM dengan sekarang di korporasi, yang penting membawa kebaikan untuk membangun masyarakat. Sebagai orang dewasa, kita kan sudah tahu dampak dari merokok. Tapi merokok itu kan pilihan," ujar Widowati.

Semua orang tahu rokok adalah barang yang merusak kesehatan. Di Indonesia, setiap tahun 200.000 orang meninggal akibat merokok. Biaya kesehatan untuk mengobati penyakit yang terkait merokok mencapai Rp2,9 triliun hingga Rpu triliun per tahun atau setara 0,12%-0,29% dari produk domestik bruto. Gerakan membangun kesadaran tentang bahaya merokok pun semakin besar dalam lima tahun terakhir ini. Majelis Ulama Indonesia (MUI), misalnya, awal tahun ini mengeluarkan fatwa yang me-labeli rokok sebagai barang haram bagiwanita hamil, anak-anak, ulama MUI, dan perokok di tempat-tempat umum.

Kampanye untuk menghapuskan iklan dan sponsor rokok kian menguat di kalangan masyarakat. Koalisi LSM Anti-Rokok, misalnya, pernah mendemo konser penyanyi Rossa karena disponsori perusahaan rokok. Koalisi ini juga terus menempuh jalur peradilan untuk melakukan judicial review terhadap Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 agar iklan rokok dilarang di seluruh media penyiaran. Salah satu tujuannya agar menghapuskan citra merokok sebagai bagian dari budaya atau sesuatu yang "wajar" untuk dilakukan.

Meski aktivitas corporate social responsibility (CSR) bukan merupakan kegiatan pemasaran ataupun kehumasan, reputasi yang baik dari perusahaan yang melakukan tanggungjawab sosial tetap merupakan konsekuensi logis. Namun bagaimana dengan CSR perusahaan rokok? Di sinilah letak dilema yang terjadi. Ketika perusahaan rokok memiliki reputasi yang baik dan terus-menerus dipertahankan, apakah masyarakat bisa semakin sadar akan bahaya merokok?

Dalam perspektif Dina Kania, Staf Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak), bagaimanapun CSR perusahaan rokok tak dapat dilepaskan dari upaya mereka membangun citra korporasi yang positif sebagai perusahaan yang peduli. "Ini strategi membeli simpati masyarakat sehingga jika ada upaya pengendalian tembakau, masyarakat dululah yang membela industri rokok,11 ujar Dina.

REPUTASI BAIK KARENA CSR Konsep CSR telah mulai dikenal sejak 1970-an. Paradigma yang mendasarinya adalah sebagai sebuah entitas bisnis per-

usahaan harus menaati semua peraturan hukum yang berlaku di sebuah negara, mulai dari aturan perburuhan hingga aturan kelestarian lingkungan. Perusahaan juga tak hanya memiliki kewajiban kepada pemegang saham. Ia juga harus memenuhi harapan para pemangku kepentingan; yakni karyawan, rekanan bisnis, pemerintah, dan masyarakat sekitar.

"CSR adalah kegiatan sukarela. Namun, perkembangan global saat ini menuntut CSR menjadi pilihan yang tidak bisa dihindari. Suka atau tidak suka, ia harus dikerjakan sebagai benluk tanggungjawab kepada stakeholder," kata Ismid Hadad, Ketua Perhimpunan Filantropi Indonesia.

Sulit terbantahkan perusahaan rokok termasuk yang paling aktif dalam melaksanakan CSR di berbagai bidang dan termasuk yang memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat. "CSR bukan aktivitas public relations. Jika aktivitas tersebut membuat perusahaan memiliki reputasi yang baik di mata masyarakat, itu semata merupakan konsekuensi logis," kata Elan Merely, ChiefOperating Officer Sampoerna Foundation. Organisasi ini adalah satu dari sedikit yang menyelenggarakan aktivitas filantropi secara profesional di Indonesia.

Besarnya animo masyarakat di Pasuruan terhadap program HM Sampoernamemang terlihat jelas. Meski jaraknya cukup jauh dari pusat kota, di tengah hari yang terik pula, ratusan warga memadati acara yang digelar pada Maret lalu itu yang sekaligus merupakan peresmian UKM Center. Pada Expo tersebut lebih dari 50 UMKM unggulan dari wilayah Pasuruan memamerkan produknya yang 18 di antaranya adalah UMKM binaan perusahaan rokok yang saat ini dimiliki Philip Morris Inc. itu.

"Penyelenggaraan kegiatan itu bertujuan mendorong pertumbuhan dan pengembangan potensi industri UMKM, sekaligus juga digunakan sebagai media sosialisasi produk-produk unggulan UMKM dari Pasuruan," kata Yos Adiguna Ginting, Corporate Affairs Director PT HM Sampoerna Tbk.

Program pemberdayaan UMKM itu hanyalah satu bagian dari payung program Sampoerna untuk Indonesia yang mencakup berbagai bidang mulai dari pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, pelestarian seni budaya, sampai penghargaan kaiya jurnalistik.

Perusahaan rokok lain, PT Djarum, juga aktif melakukan kegiatan CSR sejak awal berdirinya pada 1950-an. Kegiatan CSR yang dilakukan oleh Djarum fokus pada tiga hal bakti olahraga, bakti pendidikan,dan bakti lingkungan. Salah satu yang menonjol adalah sumbangan Djarum untuk menyokong dunia bulu tangkis Indonesia sejak 1969 melalui Persatuan Bulutangkis (PB) Djarum dan melahirkan beberapa bintang besar seperti Liem Swie King, Alan Budi Kusumah, dan Hastomo Arbi.

Dari segi pengelolaan, CSR yang dilakukan perusahaan rokok secara umum memenuhi kriteria pelaksanaan CSR yang tepat. Prinsip pertama adalah kesinambungan. Program yang dirancang harus memiliki dampak yang berkelanjutan, berbeda dengan donasi bencana alam yang bersifat ad hoc.

Prinsip kedua, CSR merupakan program jangka panjang. Perusahaan mesti menyadari bahwa sebuah bisnis bisa tumbuh karena dukungan atmosfer sosial daii lingkungan di sekitarnya. Karena itu, CSR yang dilakukan adalah wujud pemeliharaan relasi yang baik dengan masyarakat. Prinsip ketiga, CSR mesti berdampak positif kepada masyarakat, baik secara ekonomi, lingkungan, maupun sosial.

Irisan yang kerap terjadi antara kegiatan CSR dan public relations adalah ketika perusahaan memublikasikan program-program sosial yang mereka lakukan. Masalahnya, tindakan ini membuat banyak pihak memandang miring program CSR



Sumber:

Feby Indirani

Business Week, dalam :

http://www.depkop.go.id/component/content/article/337-dilema-csr-perusahaan-rokok-tolak-atau-terima.html

29 April 2009


CSR dan Pemberdayaan Komunitas

Oleh: Sholehudin A. Aziz

Diskursus mengenai tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) sampai hari ini tetap hangat dan menarik diperbincangkan. Menarik, karena bukan saja persoalan jumlah dana yang dikumpulkan, melainkan juga terkait dengan motif di balik itu semua. 

Berdasarkan hasil pengamatan penulis dari berbagai sumber, diperoleh data bahwa tak kurang dari 30-40% perusahaan di Indonesia (dari sekitar 22,7 juta perusahaan yang beroperasi) telah menjalankan program CSR. Ini adalah suatu kemajuan yang patut diapresiasi.

Kemajuan ini didukung pula oleh data berbagai sumber yang menyebutkan dana CSR di Indonesia mencapai Rp 1-2 triliun lebih yang tercatat dari 200 perusahaan. Bisa diprediksi selanjutnya, betapa besar dana CSR jika dikalkulasi dengan asumsi 50% perusahaan di Indonesia menerapkan konsep CSR. Sungguh akan menjadi temuan yang fantastis!

Kesadaran sejumlah perusahaan menerapkan CSR di lingkungan masing-masing sangat didorong oleh cepatnya arus globalisasi dan liberalisasi di berbagai sektor. Ini ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah sektor usaha yang beroperasi.

Terkait dengan CSR, David C Korten menyatakan bahwa dunia bisnis, selama setengah abad terakhir, telah menjelma menjadi institusi paling berkuasa di atas planet ini. Institusi yang dominan di masyarakat mana pun harus mengambil tanggung jawab untuk kepentingan bersama. Untuk setiap keputusan yang dibuat, setiap tindakan yang diambil, haruslah dilihat dalam kerangka tanggung jawab tersebut.

Harus diakui, torehan manis penerapan CSR di kalangan perusahaan di Indonesia dalam kurun dua dekade terakhir menunjukkan perkembangan manfaat positif yang bisa dinikmati masyarakat. CSR ini diwujudkan melalui serangkaian kegiatan di berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, dan bahkan sosial budaya yang dikemas dalam bentuk charity, philanthropy, dan community development.

Keseluruhan program CSR di atas setidaknya dapat memberikan harapan yang lebih bagi terciptanya suasana yang lebih harmonis dan berkeseimbangan (ekuilibrium) di antara seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) perusahaan dan tujuan bisnis yang ingin dicapai dengan pertanggungjawaban sosial perusahaan kepada komunitas masyarakat sekitarnya.

Sejatinya CSR, menurut Schermerhorn (1993), diartikan sebagai suatu kepedulian organisasi bisnis untuk bertindak dengan cara-cara mereka sendiri dalam melayani kepentingan organisasi dan kepentingan publik eksternal. Tanggung jawab ini dilakukan demi sebuah prakarsa baik dunia usaha untuk lebih memiliki etika dan makna dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Keberadaan perusahaan diharapkan tidak berdampak negatif bagi masyarakat dan lingkungannya. Dengan demikian, dunia usaha tetap eksis dan mampu bersaing serta mendapatkan manfaat ekonomi yang sebesar-besarnya.

Namun, kini tujuan mulia CSR mulai bergeser ke tujuan bisnis semata. Setidaknya hingga sekarang banyak perusahaan yang menjalankan program CSR dengan memasukkan kegiatan tersebut sebagai biaya (cost center). Mereka masih meyakini apa yang dilontarkan Milton Friedman bahwa the business of business is business, keuntungan adalah tujuan akhir sebuah entitas bisnis di mana pun berada.

Ada kesan pihak perusahaan akhirnya menerapkan konsep CSR secara setengah hati, dengan menempatkan CSR sebagai hiasan semata. Perusahaan sebenarnya tetap mengejar keuntungan sebesar-besarnya sebagai tujuan akhirnya, dan inilah imperatif moral bisnis sesungguhnya. Mereka yang dianggap "bermoral" ternyata sesungguhnya bertindak amoral. Niat baik bisa dipakai untuk menjual. Good intentions can sell goods. Inikah realitas CSR dunia usaha kita?

CSR seyogianya benar-benar dilakukan sesuai dengan konsep awalnya, yaitu sebagai wujud tanggung jawab sosial bagi masyarakat. Hal ini diperkuat oleh argumen Orlitzky (2003), di mana ia menyimpulkan bahwa peningkatan kinerja sosial perusahaan akan meningkatkan kinerja finansial, yang kemudian akan meningkatkan pula kemampuan perusahaan dalam berinvestasi sosial.

Di tengah persimpangan pemahaman ini, redefinisi dan reaktualiasi CSR sangat dibutuhkan, disesuaikan dengan konteks kekinian. Untuk mewujudkan itu semua, penetapan skala prioritas CSR harus juga diperhatikan dengan baik. Program-program berstigma lama, yakni sebatas ritual charity atau filantropis atau sebatas "strategi PR" (public relations) untuk membentuk citra positif bagi masyarakat semata, harus mulai diminimalkan sekecil mungkin. Sebagai gantinya bisa dipilih program padat karya yang secara langsung bermanfaat bagi masyarakat.

Selain itu, program CSR yang dikembangkan harus benar-benar mempertimbangkan pengembangan komunitas yang berkelanjutan (sustainable of community development) dan menguntungkan semua pihak (true win win situation). Model pengembangan kreativitas generasi muda, kursus keterampilan padat karya, dan berbagai program padat larya lainnya menjadi kunci pengembangan komunitas.

Seluruh program berbasis pengembangan komunitas ini harus didesain sejak awal berdirinya perusahaan dan melingkupi seluruh bagian (build in) serta terinternalisasi pada semua level dan bagian, baik internal maupun eksternal setiap perusahaan.

Untuk itu, dibutuhkan skala prioritas utama dalam pengembangan CSR di setiap perusahaaan untuk dapat mendorong terciptanya lapangan kerja, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, dan pembangunan masyarakat sekitarnya agar dapat mengurangi angka kemiskinan dan efek-efek negatif sosial lainnya, tentunya dengan tidak mengabaikan aspek lingkungan masyarakat sekitarnya.

Program CSR yang berkelanjutan akan memberikan dampak positif dan manfaat yang lebih besar baik kepada perusahaan itu sendiri maupun para pemangku kepentingan yang terkait. Ini diharapkan dapat menciptakan harmonisasi hubungan bisnis dengan masyarakat secara lebih sehat dan bertanggung jawab untuk meraih kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri.

Kita berharap, semoga dana CSR yang sangat fantastis ini benar-benar bermanfaat bagi bangsa. Semoga.***

Artikel ini dimuat di Harian Suara Karya, 1 Maret 2010


Sumber :

http://www.csrc.or.id/artikel/index.php?detail=20100301115850

1 Maret 2010

Membaca Upaya Yusuf Wibisono “Membedah” CSR

Resensi Buku:


Judul : Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility
Penulis :  Yusuf Wibisono
Penerbit : Fascho Publishing, Gresik, April 2007
Halaman 163+xxvi

Kini sudah tersedia cukup banyak tulisan dalam Bahasa Indonesia mengenai CSR. Sejak CSR ramai dibicarakan di ruang-ruang seminar, diskusi, lokakarya serta mulai dipraktikkan di lebih banyak perusahaan, makin banyak saja pihak yang menulis mengenai masalah ini. Belakangan, salah satu “berkah” kontroversi regulasi CSR adalah semakin meningkatnya jumlah tulisan mengenai CSR di media massa. Namun, tulisan dalam bentuk buku yang lengkap belumlah mudah ditemukan. Memang ada beberapa terbitan Business Watch Indonesia atau Indonesia Center for Sustainable Development yang membahas mengenai CSR, namun entah mengapa ketersediaannya sangat terbatas. Sulit mencari literatur tersebut di toko-toko buku besar, apalagi kecil.

Menanggapi kelangkaan itu, Yusuf Wibisono, seorang praktisi CSR dari PT Petrokimia Gresik menuangkan pengetahuan yang dimilikinya ke dalam buku. Dari keterangan yang ia tuliskan, dapat dibaca bahwa “Ribuan artikel telah dipelajarinya, diskusi dan sharing pengalaman dengan penggiat CSR menjadi menu hariannya” (h. 163). Tentu, dengan pernyataan yang demikian ia hendak menyatakan bahwa apa yang disampaikannya adalah pengetahuan yang komprehensif, yang bersumber dari sumbang pikir banyak pihak secara langsung maupun tidak.

Pesan bahwa buku ini berusaha menjadi all encompassing, all embracing atau memuat “semua” hal sudah mulai tampak dari kulit muka yang menggambarkan lingkaran dengan tulisan merentang dari Protokol Kyoto hingga ISO 26000. Daftar isi buku itu (h. xx-xxii) memperkuat kesan tersebut. Wibisono membagi bukunya menjadi lima bagian, yaitu Konsep Dasar CSR, Mengaca pada Sejarah, Konsep Penerapan CSR, Membangun Kemitraan, dan Strategi dan Taktik Penerapan CSR. 

Dengan membaca judul bagian-bagian itu, mungkin kebanyakan pembaca akan berharap bahwa dengan menyelesaikan buku ini maka bukan saja pengetahuan dasar mengenai CSR, namun juga pengetahuan yang lebih maju akan diperolehnya. Harapan itu wajar, mengingat banyak pula pihak yang telah menuliskan pujian atas buku ini, seperti yang tertera di sampul belakang. Tak kurang dari seorang bupati, mantan rektor, dan akademisi penasihat ikatan cendekiawan menyatakan kekaguman atas buku ini, dan menganjurkan untuk membacanya.

Ketika berbicara mengenai evolusi CSR, dengan tepat Wibisono menyatakan bahwa “tidak ada jejak baku yang disepakati secara bulat tentang tahap perkembangan itu.” Memang, kalau sejumlah literatur yang membahas sejarah CSR diperhatikan, tidaklah bisa ditemukan kesepakatan mengenai kapan dimulainya CSR itu.

Namun ada cukup banyak literatur yang bersetuju bahwa karya Howard Bowen bertajuk Social Responsibilities of the Businessman yang terbit di tahun 1953 merupakan tonggak sejarah modern CSR. Adalah Archie Carroll dengan tulisannya yang terkenal Corporate Social Responsibility, Evolution of a Definitional Construct (1999) yang bertanggung jawab dalam menyatukan ide bahwa Bowen-lah yang pantas dianggap sebagai Bapak CSR. Wibisono tampaknya tidak mengetahuinya atau tidak mengakui karya Bowen sebagai awal sejarah modern CSR itu. Alih-alih, ia langsung meloncat pada karya Rachel Carson Silent Spring yang memang membuat tekanan publik terhadap perusahaan meningkat dengan pesat (lih. Elkington dan Thorpe, 2005) Seandainya Wibisono membaca karya Carroll yang sangat komprehensif itu, mungkin ia akan berubah pikiran mengenai awal sejarah CSR, atau bahkan ia akan menulis ulang bagian Evolusi CSR-nya.

Sebetulnya ada cukup banyak pihak yang tidak bersetuju dengan usul Carroll itu. Sekadar contoh, Balza dan Radojicic (2004) menulis bahwa “… the history of social concern about business is as old as business itself. It can be traced back almost 5,000 years. In Ancient Mesopotamia and Greece were introduced codes and laws to punish severely businessmen, builders, innkeepers or farmers if their negligence caused the deaths of others, or major problems to general public.” Sementara Blowfield dan Frynas (2005) menyatakan “While ‘corporate social responsibility’ is a recent term, a preoccupation with business ethics and the social dimensions of business activity has been around for a very long time. Business practices based on moral principles and ‘controlled greed’ were advocated by pre-Christian western thinkers such as Cicero in the first century BC and their non-western counterparts such as India’s Kautilya in the fourth century BC; Islam and the medieval Christian Church publicly condemned certain business practices, notably usury.” Kutipan dari dua pustaka di atas menggambarkan bahwa sebetulnya rujukan memori pendek pada karya Howard Bowen di tahun 1953 sebagai titik pijak sejarah CSR kuranglah tepat.


Sumber :

Muh. Yunanto

http://nustaffsite.gunadarma.ac.id/blog/myunanto/2010/03/26/membaca-upaya-yusuf-wibisono-“membedah”-csr/

CSR Sebagai Strategi Perusahaan Menghadapi Krisis Global

Penggunaan istilah Tanggungjawab Sosial Perusahan atau Corporate Social Responsibility (CSR) akhir-akhir ini semakin populer dengan semakin meningkatnya praktek tanggung jawab sosial perusahaan, dan diskusi-diskusi global, regional dan nasional. CSR saat ini juga tengah menjadi inovasi bagi hubungan dengan masyarakat (dalam arti luas) sekitarnya di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Konsep CSR dikenal sejak tahun 1970an sebagai kumpulan kebijakan yang berhubungan dengan stakeholder, nilai-nilai, pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan masyarakat dan lingkungan, serta komitmen badan usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan.

Menurut World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) (Hardinsyah, 2007), CSR adalah komitmen untuk berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; berkerja dengan para karyawan dan keluarganya, masyarakat setempat dan masyarakat secara luas dalam meningkatkan kualitas hidup mereka. Vasin, Heyn & Company (2004) dalam Hardinsyah (2007) merumuskan definisi CSR sebagai kesanggupan untuk berkelakuan dengan cara-cara yang sesuai azas ekonomi, sosial dan lingkungan dengan tetap mengindahkan kepentingan langsung dari stakeholder. Sedangkan A+ CSR Indonesia mendefinisikan CSR sebagai upaya sungguh-sungguh dari perusahaan untuk meminimumkan dampak negatif dan memaksimumkan dampak positif operasinya dalam ranah ekonomi, sosial, dan lingkungan, terhadap seluruh pemangku kepentingannya, untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dunia saat ini sedang menghadapi krisis global, tidak hanya bersumber pada krisis ekonomi yang semakin hari semakin terasa dampaknya, tapi juga terjadinya krisis lingkungan, sosial, pangan, dan energi. Namun ditengah berbagai terpaan krisis global tersebut, tentu penerapan CSR sebagai sebuah standar beroperasinya perusahaan dapat menjadi salah satu jalan atau upaya untuk turut mengurangi dampak dari krisis tersebut.

CSR sebagai salah satu strategi perusahaan yang mengintegrasikan implementasi triple bottom line (people-planet-profit) menuju bisnis dan pembangunan berkelanjutan. John Elkington (1997) merumuskan Triple Bottom Line (TBL) atau tiga fokus utama perusaaan dalam beroperasi, yaitu manusia dan masyarakat, ekonomi dan lingkungan atau juga terkenal dengan sebutan people, profit and planet (3P). Masyarakat tergantung pada ekonomi, dan ekonomi tergantung pada masyarakat dan lingkungan, bahkan ekosistem global. Ketiga komponen TBL ini tidaklah stabil, melainkan dinamis tergantung kondisi dan tekanan sosial, politik, ekonomi dan lingkungan, serta kemungkinan konflik kepentingan.


Oleh karena itu Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) IPB dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FEMA IPB akan menyelenggarakan diskusi terbuka dengan tema :

“Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Strategi Perusahaan Menghadapi Krisis Global”.

Dalam diskusi terbuka ini akan disampaikan para pembicara utama untuk mengangkat 4 (empat) pokok bahasan yang merupakan gagasan dalam praktek CSR sebagai strategi perusahaan menghadapi krisis global untuk pembangunan berkelanjutan, yaitu:

1. Peran Perguruan Tinggi dalam Mempersiapkan SDM di bidang CSR (Prof. Dr. Hardinsyah, Dekan FEMA IPB)

2. Peluang dan Tantangan Penerapan CSR di Indonesia (Jalal, Direktur A+ CSR Indonesia)

3. CSR sebagai Strategi Perusahaan dan Perannya dalam Mengatasi Masalah Kemiskinan (Suwandi, Vice President CSR PT. Bakrie Sumatera Plantations, Tbk)

4. CSR sebagai Strategi Perusahaan dan Perannya dalam Mengatasi Krisis Ekologi (Kuky Permana, Direktur SDM PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk)

Kegiatan diskusi Terbuka: Let’s CSR on Campus akan diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 18 April 2009, bertempat di Auditorium Andi Hakim Nasoetion, Kampus IPB Darmaga – Bogor.


Sumber :

http://www.dikti.org/?q=node/505

29 Maret 2009

Program CSR Unilever Indonesia Mendapat Pengakuan Internasional

Unilever Indonesia meraih prestasi di tingkat internasional yaitu “The Best Corporate Social Responsibility Program in Asia-Australia-New Zealand” pada acara The 2008 International Business Award.

Unilever Indonesia sekali lagi meraih prestasi di tingkat internasional. Kali ini, pencapaian Unilever Indonesia bisa dibilang sangat spesial karena berhasil menyingkirkan 1.700 peserta dari seluruh dunia sebagai satu dari lima finalis “The Best Corporate Social Responsibility Program in Asia-Australia-New Zealand” melalui Program Pengembangan Petani Kedelai Hitam pada acara The 2008 International Business Award.

Diambil dari bahasa Yunani yang berarti ‘mahkota’, penghargaan Stevie ini akan diberikan kepada para pemenang dan finalis pada acara gala dinner, 8 September 2008 di Hotel Shelbourne, Dublin, Ireland. The International Business Award adalah satu-satunya penghargaan bisnis internasional yang mencakup segala bidang. Organisasi maupun individu dari seluruh dunia dapat berkompetisi di 40 ketegori untuk pengharaan ini.

Program Pengembangan Petani Kededai Hitam adalah salah satu program CSR unggulan dari Unilever Indonesia melalui Yayasan Unilever Peduli. Progarm ini bertujuan untuk menjembatani kebutuhan perusahaan dan para petani. Diilhami dari kurangnya pasokan kedelai hitam untuk Bango, salah satu produk Unilever Indonesia, program ini mengikutsertakan dan mengembangkan petani dalam mem-produksi kedelai hitam. Melalui program ini, permasalan petani, seperti rendahnya harga beli dan ketidakpastian pembeli, dapat terhapuskan. Diharapkan, program ini dapat meningkatkan kesejahteraan para petani.

Sumber :
http://www.unilever.co.id/id/ourcompany/beritaandmedia/beritaterbaru/CSR_ULI_Mendapat_Pengakuan_Internasional.asp

Sustainable CSR



“Corporate Social Responsibility yang berkelanjutan merupakan hedging untuk perusahaan. CSR memang tidak memberikan hasil keuangan secara langsung dalam jangka pendek, namun CSR akan memberikan hasil baik langsung maupun tidak langsung pada keuangan perusahaan di masa mendatang.”

Pembangunan suatu negara bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, setiap insan manusia berperan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dunia usaha berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangkan pula faktor lingkungan hidup. Kini dunia usaha tidak lagi hanya memperhatikan catatan keuangan perusahaan semata (single bottom line), melainkan sudah meliputi aspek keuangan, aspek sosial, dan aspek lingkungan biasa disebut triple bottom line. Sinergi dari tiga elemen ini merupakan kunci dari konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development).

Seiring dengan pesatnya perkembangan sektor dunia usaha sebagai akibat liberalisasi ekonomi, berbagai kalangan swasta, organisasi masyarakat, dan dunia pendidikan berupaya merumuskan dan mempromosikan tanggung jawab sosial sektor usaha dalam hubungannya dengan masyarakat dan lingkungan.

Namun saat ini – saat perubahan sedang melanda dunia – kalangan usaha juga tengah dihimpit oleh berbagai tekanan, mulai dari kepentingan untuk meningkatkan daya saing, tuntutan untuk menerapkan corporate governance, hingga masalah kepentingan stakeholder yang makin meningkat. Oleh karena itu, dunia usaha perlu mencari pola-pola kemitraan (partnership) dengan seluruh stakeholder agar dapat berperan dalam pembangunan, sekaligus meningkatkan kinerjanya agar tetap dapat bertahan dan bahkan berkembang menjadi perusahaan yang mampu bersaing.

Upaya tersebut secara umum dapat disebut sebagai Corporate Social Responsibility (CSR) atau corporate citizenship dan dimaksudkan untuk mendorong dunia usaha lebih etis dalam menjalankan aktivitasnya agar tidak berpengaruh atau berdampak buruk pada masyarakat dan lingkungan hidupnya, sehingga pada akhirnya dunia usaha akan dapat bertahan secara berkelanjutan untuk memperoleh manfaat ekonomi yang menjadi tujuan dibentuknya dunia usaha.

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan telah mulai dikenal sejak awal 1970an, yang secara umum diartikan sebagai kumpulan kebijakan dan praktek yang berhubungan dengan stakeholder, nilai-nilai, pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan masyarakat dan lingkungan; serta komitmen dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan secara berkelanjutan. CSR tidak hanya merupakan kegiatan karikatif perusahaan dan tidak terbatas hanya pada pemenuhan aturan hukum semata.

Implementasi konsep sustainable development dalam Program CSR

Masih banyak perusahaan tidak mau menjalankan program-program CSR karena melihat hal tersebut hanya sebagai pengeluaran biaya (cost center). CSR memang tidak memberikan hasil keuangan dalam jangka pendek. Namun CSR akan memberikan hasil baik langsung maupun tidak langsung pada keuangan perusahaan di masa mendatang. Dengan demikian apabila perusahaan melakukan program-program CSR diharapkan keberlanjutan perusahaan akan terjamin dengan baik. Oleh karena itu, program-program CSR lebih tepat apabila digolongkan sebagai investasi dan harus menjadi strategi bisnis dari suatu perusahaan.

Dengan masuknya program CSR sebagai bagian dari strategi bisnis, maka akan dengan mudah bagi unit-unit usaha yang berada dalam suatu perusahaan untuk mengimplementasikan rencana kegiatan dari program CSR yang dirancangnya. Dilihat dari sisi pertanggung jawaban keuangan atas setiap investasi yang dikeluarkan dari program CSR menjadi lebih jelas dan tegas, sehingga pada akhirnya keberlanjutan yang diharapkan akan dapat terimplementasi berdasarkan harapan semua stakeholder.
  

Mengapa Program CSR harus Sustainable

Pada saat ini telah banyak perusahaan di Indonesia, khususnya perusahaan besar yang telah melakukan berbagai bentuk kegiatan CSR, apakah itu dalam bentuk community development, charity, atau kegiatan-kegiatan filantropi. Timbul pertanyaan apakah yang menjadi perbedaan antara program community development, filantropi, dan CSR dan mana yang dapat menunjang berkelanjutan?

Tidak mudah memang untuk memberikan jawaban yang tegas terhadap pertanyaan diatas, namun penulis beranggapan bahwa CSR is the ultimate level towards sustainability of development. Umumnya kegiatan-kegiatan community development, charity maupun filantropi yang saat ini mulai berkembang di bumi Indonesia masih merupakan kegiatan yang bersifat pengabdian kepada masyarakat ataupun lingkungan yang berada tidak jauh dari lokasi tempat dunia usaha melakukan kegiatannya. Dan sering kali kegiatannya belum dikaitkan dengan tiga elemen yang menjadi kunci dari pembangunan berkelanjutan tersebut. Namun hal ini adalah langkah awal positif yang perlu dikembangkan dan diperluas hingga benar-benar dapat dijadikan kegiatan CSR yang benar-benar sustainable.

Selain itu program CSR baru dapat menjadi berkelanjutan apabila, program yang dibuat oleh suatu perusahaan benar-benar merupakan komitmen bersama dari segenap unsur yang ada di dalam perusahaan itu sendiri. Tentunya tanpa adanya komitmen dan dukungan dengan penuh antusias dari karyawan akan menjadikan program-program tersebut bagaikan program penebusan dosa dari pemegang saham belaka. Dengan melibatkan karyawan secara intensif, maka nilai dari program-program tersebut akan memberikan arti tersendiri yang sangat besar bagi perusahaan. Melakukan program CSR yang berkelanjutan akan memberikan dampak positif dan manfaat yang lebih besar baik kepada perusahaan itu sendiri maupun para stakeholder yang terkait. Sebagai contoh nyata dari program CSR yang dapat dilakukan oleh perusahaan dengan semangat keberlanjutan antara lain, yaitu: pengembangan bioenergi, melalui kegiatan penciptaan Desa Mandiri Energi yang merupakan cikal bakal dari pembentukan eco-village di masa mendatang bagi Indonesia.

Program CSR yang berkelanjutan diharapkan akan dapat membentuk atau menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri. Setiap kegiatan tersebut akan melibatkan semangat sinergi dari semua pihak secara terus menerus membangun dan menciptakan kesejahteraan dan pada akhirnya akan tercipta kemandirian dari masyarakat yang terlibat dalam program tersebut.

Program CSR tidak selalu merupakan promosi perusahaan yang terselubung, bila ada iklan atau kegiatan PR mengenai program CSR yang dilakukan satu perusahaan, itu merupakan himbauan kepada dunia usaha secara umum bahwa kegiatan tersebut merupakan keharusan/tanggung jawab bagi setiap pengusaha. Sehingga dapat memberikan pancingan kepada pengusaha lain untuk dapat berbuat hal yang sama bagi kepentingan masyarakat luas, agar pembangunan berkelanjutan dapat terealisasi dengan baik. Karena untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan mandiri semua dunia usaha harus secara bersama mendukung kegiatan yang terkait hal tersebut. Dimana pada akhirnya dunia usaha pun akan menikmati keberlanjutan dan kelangsungan usahanya dengan baik.
  

Manfaat dari program CSR bagi perusahaan di Indonesia

Memang pada saat ini di Indonesia, praktek CSR belum menjadi suatu keharusan yang umum, namun dalam abad informasi dan teknologi serta adanya desakan globalisasi, maka tuntutan terhadap perusahaan untuk menjalankan CSR akan semakin besar. Tidak menutup kemungkinan bahwa CSR menjadi kewajiban baru standar bisnis yang harus dipenuhi seperti layaknya standar ISO. Dan diperkirakan pada akhir tahun 2008 mendatang akan diluncurkan ISO 26000 on Social Responsibility, sehingga tuntutan dunia usaha menjadi semakin jelas akan pentingnya program CSR dijalankan oleh perusahaan apabila menginginkan keberlanjutan dari perusahaan tersebut.

CSR akan menjadi strategi bisnis yang inheren dalam perusahaan untuk menjaga atau meningkatkan daya saing melalui reputasi dan kesetiaan merek produk (loyalitas) atau citra perusahaan. Kedua hal tersebut akan menjadi keunggulan kompetitif perusahaan yang sulit untuk ditiru oleh para pesaing. Di lain pihak, adanya pertumbuhan keinginan dari konsumen untuk membeli produk berdasarkan kriteria-kriteria berbasis nilai-nilai dan etika akan merubah perilaku konsumen di masa mendatang. Implementasi kebijakan CSR adalah suatu proses yang terus menerus dan berkelanjutan. Dengan demikian akan tercipta satu ekosistem yang menguntungkan semua pihak (true win win situation) - konsumen mendapatkan produk unggul yang ramah lingkungan, produsen pun mendapatkan profit yang sesuai yang pada akhirnya akan dikembalikan ke tangan masyarakat secara tidak langsung.

Sekali lagi untuk mencapai keberhasilan dalam melakukan program CSR, diperlukannya komitmen yang kuat, partisipasi aktif, serta ketulusan dari semua pihak yang peduli terhadap program-program CSR. Program CSR menjadi begitu penting karena kewajiban manusia untuk bertanggung jawab atas keutuhan kondisi-kondisi kehidupan umat manusia di masa datang.
Perusahaaan perlu bertanggung jawab bahwa di masa mendatang tetap ada manusia di muka bumi ini, sehingga dunia tetap harus menjadi manusiawi, untuk menjamin keberlangsungan kehidupan kini dan di hari esok.


Sumber :

http://www.ekatjiptafoundation.org/index.php?id=26

29 April 2009